Kompas.com - 17/06/2013, 17:02 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menuding pemerintah tidak sensitif akan penderitaan yang tengah dihadapi rakyatnya ketika menaikkan harga BBM bersubsidi. Politisi PKS Fahri Hamzah bahkan mengaku "ngeri" dengan iklan sosialisasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dibuat pemerintah.

"Saya ngeri, bagaimana pemerintah membuat iklan untuk meyakinkan rakyat Indonesia seolah-olah ini kebijakan yang paling benar. Sembilan tahun berkuasa, subsidi ini salah sasaran enggak?" ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Fahri menuding pemerintah selama ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran, kata Fahri, akhirnya terpaksa ditimpakan kepada rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM bersubisidi. "Pemerintah ini tidak sensitif. Kebijakan pemerintah ini meskipun dikampanyekan di media massa, tidak ada satu pun yang membalik pandangan rakyat bahwa masyarakat terpaksa mengambil energi yang lebih mahal," ucap Fahri.

Anggota Komisi III DPR ini pun tak tanggung-tanggung menyebut pemerintah gagal dalam sektor energi. Fahri juga menganalogikan pemerintah menyuguhkan "orkestra yang fals" untuk rakyat.

"Di satu sisi kita bicara peningkatan APBN, tapi kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," kata Fahri. Dia juga mengatakan, PKS tegas menolak kenaikan harga BBM.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini pun meminta agar DPR segera mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas RUU APBN-P 2013 yang memuat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM. Di dalam rapat paripurna yang masih berlangsung, empat fraksi menolak mengesahkan rancangan tersebut. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, kelima fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujuinya. Mekanisme pengambilan keputusan hingga kini masih dirundingkan karena adanya dua perbedaan pandangan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, jika RAPBN-P 2013 ini disetujui, maka pemerintah akan langsung menaikkan harga BBM pekan depan. Harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, sementara solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500. Setelah BBM dinaikkan, maka pemerintah menggelontorkan dana kompensasi seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin selama lima bulan. Dana BLSM ini mencapai Rp 9,32 triliun untuk 15,5 juta warga miskin.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

    4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

    Nasional
    Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

    Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

    Nasional
    Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

    Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

    Nasional
    LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

    LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

    Nasional
    Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

    Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

    Nasional
    Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

    Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

    Nasional
    Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

    Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

    Nasional
    Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

    Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

    Nasional
    UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

    UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

    Nasional
    145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

    145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

    UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

    Nasional
    UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.