Kompas.com - 14/06/2013, 19:23 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura akhirnya turut melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah semua bakal calon anggota legislatifnya di salah satu dapil dicoret. Keputusan itu ditetapkan KPU setelah melakukan verifikasi tahap II. Hanura dinilai tidak memenuhi keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

"Kami akan laporkan ke Bawaslu. Kami tak terima kenapa satu dapil yang sudah memenuhi 30 persen perempuan hanya masalah nomor urut tak bisa diterima?," kata Ketua DPP Hanura Teguh Samudera, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (14/6/2013).

Persoalan kuota pada dapil tersebut terletak pada penempatan nomor urut caleg perempuan (zipper system) sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Syarat Pencalegan. Menurut Teguh, peraturan KPU melampaui peraturan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Dalam UU tersebut, kata dia, hanya diatur mengenai syarat keterwakilan perempuan 30 persen dan bukan pada penempatan caleg perempuan tersebut.

"Ruginya apa untuk apa untuk KPU? Undang-undang tidak menentukan penempatan nomor urut, hanya syarat keterwakilan 30 persen," ujarnya.

Selain akan melaporkan ke Bawaslu, Hanura juga akan mengecek permasalahan ini kepada tim penghubung yang bertugas untuk berkomunikasi dengan KPU selama pencalegan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Nasional
    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Nasional
    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    Nasional
    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Nasional
    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Nasional
    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

    Nasional
    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Nasional
    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Nasional
    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Nasional
    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Nasional
    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Nasional
     Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

    Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

    Nasional
    Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

    Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

    Nasional
    Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

    Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X