Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kami Tak Incar Kursi Menteri PKS

Kompas.com - 14/06/2013, 19:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa membantah partainya tengah mengincar tiga kursi menteri yang kini diisi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Demokrat, katanya, hanya membutuhkan konsistensi PKS sebagai salah satu partai koalisi.

"Kami tidak pernah mau incar menteri. Yang kami tuntut itu konsistensi. Kalau bahasa mereka, berarti istikamah dalam sikapnya," ujar Saan, di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

Saan menegaskan, jika ingin tetap berada di koalisi, PKS harus mendukung semua kebijakan pemerintah. Namun, jika terus merongrong, menurutnya, PKS sebaiknya keluar dari koalisi.

"Jadi, jangan mengalihkan seolah-olah Demokrat incar menteri," kata Saan.

Anggota Komisi III DPR itu menilai, PKS kini tengah meningkatkan citranya dengan menempatkan diri seolah-olah berpihak kepada masyarakat. Ia memahami cara yang dipakai PKS untuk menaikkan citranya itu.

"Ini strategi PKS mengalihkan isu karena kasus hukum yang menderanya. Kami tidak khawatir kalau dianggap menzalimi karena pada kenyataannya kami tidak seperti itu. Justru mereka (PKS) yang menzalimi koalisi," kata Saan.

Sebelumnya, PKS menuding Partai Demokrat tengah mengincar tiga kursi menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. PKS juga menganggap wacana perekrutan tiga menterinya oleh Partai Demokrat adalah sebuah strategi pemecah belah.

"Partai Demokrat kan memang mendorong-dorong PKS keluar supaya dapat kursi yang ditinggalkan PKS. Makanya, mereka satu suara supaya kursi eks PKS didapat," ujar anggota Majelis Syuro PKS, Idris Lutfi.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II saat ini, ada tiga  kader PKS yang menjadi menteri. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Jika ternyata PKS didepak dari koalisi, posisi ketiga menteri itu pun terancam dicopot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com