Kompas.com - 14/06/2013, 18:31 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamai dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerapkan aturan dengan baik saat menggugurkan semua bakal calon anggota legislatif di sejumlah daerah pemilihan. Para caleg yang dicoret berasal dari lima partai politik. Alasannya, ada yang tidak memenuhi syarat sehingga partai bersangkutan tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30 persen di dapil yang dicoret.

Titi tak setuju jika dengan keputusan ini, KPU dianggap menggugurkan hak politik seorang bakal caleg.

"Jangan menggeser masalah ketika ada konsekuensi yang ditegakkan, dialihkan ke topik lainnya terkait hak dipilih dan memilih," kata Titi, saat diskusi di Media Centre di Gedung KPU, Jumat (14/6/2013).

Langkah KPU, menurut Titi, merupakan sebuah bentuk diskriminasi positif sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan keterwakilan 30 persen caleg perempuan di dapil. Sehingga, KPU tidak bisa dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Seharusnya, parpol harus mengawal caleg perempuannya. Jangan hanya berhenti pada pemenuhan jumlah saja," ujarnya.

Seperti diketahui, KPU mencoret lima parpol yang diketahui tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. Kelima partai itu yakni PPP (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), PAN (Dapil Sumatera Barat I), Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI dan NTT I), dan Hanura (Dapil Jawa Barat II).

Syarat keterwakilan perempuan tidak terpenuhi ada beberapa caleg perempuan yang tak memenuhi persyaratan, seperti KTP yang kadaluarsa atau ijazah yang tidak dilegalisir. Sebab lainnya, ada parpol tidak dapat menempatkan caleg perempuan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan (zipper system).

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

    HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

    Nasional
    Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

    Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

    Nasional
    Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

    Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

    Nasional
    Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

    Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

    Nasional
    Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

    Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

    Nasional
    UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

    UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

    Nasional
    Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

    Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

    Nasional
    AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

    AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

    Nasional
    Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

    Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

    Nasional
    Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

    Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

    Nasional
    Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

    Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

    Nasional
    Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

    Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

    Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

    Nasional
    Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

    Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

    Nasional
    Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

    Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X