Seperti PKS, PDI-P Juga Bakal Pasang Spanduk Tolak BBM

Kompas.com - 14/06/2013, 16:28 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan memasang spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Spanduk tersebut akan dipasang setelah semua kader siap menjelaskan argumen tentang alasan PDI-P melakukan penolakan.

"Next mungkin iya, tetapi itu perlu argumentasi," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Ketika disinggung langkah yang dilakukan PDI-P sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bambang tak keberatan. "Jadi, nanti memasang dengan cerdas sehingga setiap kader partai bisa jelaskan. Kalau dinilai ikut-ikutan sumonggo saja," ujarnya.

Seperti diketahui, PKS memasang banyak spanduk di berbagai titik yang menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Spanduk itu sejalan dengan sikap partai yang tegas berseberangan dengan pemerintah dalam soal harga BBM tersebut.

Sikap penolakan terhadap rencana pemerintah ini juga akan disampaikan kader PDI-P, Ribka Tjiptaning, melalui aksi dengan mengerahkan massa ke Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (19/6/2013) pekan depan. 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Nasional
    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Nasional
    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Nasional
    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Nasional
    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Nasional
    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Nasional
    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Nasional
    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Nasional
    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Nasional
    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Nasional
    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Nasional
    Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

    Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

    Nasional
    Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

    Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X