Cerdas Memilih Caleg yang Kompeten

Meskipun para incumbent atau petahana tersebut mencalonkan diri lagi, ini bukan jaminan bahwa mereka pasti berkompeten. Rakyat tetap harus cermat memilih karena bagaimanapun mereka adalah hasil dari pemilu yang tidak bisa dikatakan bersih dari kecurangan dan manipulasi. Bahkan disebut-sebut, hanya 50 persen anggota DPR saat ini yang murni dipilih rakyat. Para caleg yang bertarung pada Pemilu 2009 secara umum masih mengandalkan popularitas dan uang untuk ”membeli” suara rakyat dengan berbagai cara.

Modus pada Pemilu 2009, pertama, pembelian suara dilakukan dengan memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih sebelum pemungutan suara atau pada masa kampanye. Kedua, membeli suara dari calon lain dari parpol sama di daerah pemilihan yang sama setelah pemungutan suara. Ketiga, mencuri suara dari calon lain dari parpol sama di daerah pemilihan (dapil) yang sama. Terakhir, mencuri suara dari calon lain dari parpol lain di dapil sama.

Di sisi lain, kecerdasan rakyat masih rendah untuk dapat memilih para wakil mereka. Rakyat cenderung memilih calon-calon yang populer karena ”merasa” mengenal para calon tersebut, terutama melalui media massa. Rakyat juga cenderung memilih calon yang telah memberi ”sesuatu”, entah berupa uang atau bantuan lainnya. Selain itu, rakyat cenderung memberikan suara mereka kepada caleg dengan nomor urut kecil, terbukti 95 persen anggota DPR periode 2009-2014 menempati nomor urut kecil.

Apakah perilaku pemilih dan caleg nanti masih seperti pada Pemilu 2009? Ketika proses pencalegan tidak melalui perekrutan, bisa dipastikan calon yang ada tidak berbeda jauh dibandingkan calon pada Pemilu 2009. Akhirnya, rakyat yang harus lebih cerdas dalam memilih para calon wakilnya tersebut. Adalah tugas parpol dan pemerintah, juga media massa, untuk mencerdaskan pemilih.

Namun kenyataannya, parpol dalam menjalankan proses kaderisasi saja belum berjalan baik, apalagi mendidik pemilih untuk cerdas. Demikian juga pemerintah, upaya yang dilakukan belum optimal. Juga media massa, ketika masih ada media massa yang berafiliasi dengan parpol atau caleg, atau bahkan milik petinggi parpol, harapan itu masih jauh.

Untuk membantu rakyat cerdas dalam memilih para wakilnya, minimal mengenal para calon wakilnya, KPU akan memublikasikan daftar riwayat hidup para caleg di situs KPU. Untuk itu, KPU akan mengaktifkan 531 situs berjaringan, yaitu satu di pusat, 33 di provinsi, dan 497 di kabupaten/kota. Mungkin tidak semua daftar riwayat hidup caleg dipublikasikan karena ada caleg yang keberatan. Diharapkan, hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian masyarakat.

Selanjutnya memang tergantung dari rakyat karena sedikit banyak rakyatlah yang menentukan para wakilnya di DPR/DPRD. Dengan terobosan KPU tersebut, diharapkan rakyat mencermati para calon wakilnya agar dapat memilih yang terbaik, yang tidak sekadar populer atau yang telah memberi keuntungan sesaat.

Rakyat juga sebaiknya ikut mengawasi berjalannya proses pemilu, terutama setelah pemungutan suara, karena banyak kecurangan terjadi pada periode tersebut. Bagaimanapun rakyat juga yang akan dirugikan jika para calon yang terpilih hanya mengejar jabatan dan kekuasaan.