JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, tak ambil pusing dengan sikap Tifatul Sembiring yang mendukung pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sikap Tifatul berbeda dengan keputusan PKS yang menolak kebijakan itu.
Hidayat mengatakan, sikap Tifatul karena posisinya sebagai pembantu Presiden dan tidak bisa diklaim sebagai sikap partainya.
"Kalau menteri menyikapi (BBM), itu bukan atas nama partai (PKS)," kata Hidayat di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Hidayat menjelaskan, PKS selalu membebaskan kadernya dari tugas fungsional dan struktural saat yang bersangkutan dipilih presiden untuk menjadi menteri. Hal ini dilakukan agar kader tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan fokus.
"Kami beda dengan partai lain. Di kami (PKS), menteri dibebaskan tugasnya dari partai," ujarnya.
Seperti diketahui, mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Ia secara terbuka menyatakan mendukung pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan akan menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan Harga BBM. Sikap Tifatul ini jelas berseberangan dengan PKS, partai yang menaunginya.
PKS telah memutuskan sikap resmi menolak kenaikan harga BBM. Terkait posisinya bersama koalisi, PKS menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak prerogatif untuk mendepak keluar dari koalisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.