Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dukung Kenaikan Harga BBM, asalkan...

Kompas.com - 13/06/2013, 10:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerindra menyatakan siap mendukung rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada sejumlah syarat yang diajukan oleh Gerindra kepada pemerintah.

Hashim menjelaskan, pihaknya mendukung rencana pemerintah tersebut dengan pertimbangan biaya subsidi untuk BBM di setiap tahunnya begitu besar. Dengan begitu, Gerindra beranggapan agar subsidi BBM itu dialihkan untuk keperluan lain.

"Kami melihat subsidi begitu besar, sekitar Rp 300 triliun lebih jadi tidak bisa diteruskan. Kita merasa ini perlu dikurangi," kata Hashim, sesaat sebelum menjadi pembicara dalam diskusi publik mengenai perdagangan manusia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Hashim menyampaikan, subsidi dari pemerintah yang semula untuk BBM sebaiknya dialirkan untuk bidang lain. Misalnya untuk meringankan masyarakat dari beban bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

"Kalau (subsidi) untuk kesehatan dan pendidikan akan kami dukung, tapi kalau untuk bantuan seperti bantuan langsung tunai itu tidak tepat, apalagi jelang Pemilu 2014, karena bisa dipakai pemerintah untuk menyenangkan masyarakat saja," ujarnya.

Untuk diketahui, rencana pemerintah mengurangi subsidi untuk BBM akan segera dilaksanakan. Kebijakan itu diambil untuk menjaga keuangan negara walau berdampak pada naiknya harga BBM. Guna meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati empat kompensasi yang disepakati Sekretariat Gabungan dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com