Kompas.com - 12/06/2013, 22:37 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan nama-nama bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan telah masuk dalam daftar caleg sementara (DCS), Kamis (13/6/2013). Rencananya, DCS tersebut akan diumumkan melalui website resmi KPU di www.kpu.go.id.

"Ya, (besok diumumkan) melalui website KPU," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (12/6/2013).

Ferry menjelaskan, ada perbedaan format yang akan digunakan KPU saat mengumumkan DCS besok. Format itu dilengkapi pencantuman data diri caleg secara lebih lengkap, seperti pencantuman foto, alamat, serta daerah pemilihan caleg. Diharapkan, masyarakat yang nantinya akan mengakses DCS melalui situs resmi KPU dapat lebih mudah saat melakukan pengawasan.

"Sesuai form DCS nanti ada fotonya," kata Ferry.

Seperti diketahui, sebanyak 6.637 berkas bakal caleg diajuakan oleh parpol peserta pemilu kepada dari 77 daerah pemilihan yang ada. Jumlah itu mengalami peningkatan dari jumlah sebelumnya yang hanya 6.577 berkas bacaleg. Meski demikian, dari 6.637 berkas, hanya 6.560 berkas bakal caleg yang dapat masuk di dalam DCS. Dari jumlah itu, sebanyak 2.445 caleg perempuan dan 4.115 merupakan caleg laki-laki. Sisanya sebanyak 77 berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sejumlah parpol pun telah melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Pasalnya puluhan bacalegnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Menanggapi hal itu, Ferry mengaku menyerahkan seluruh mekanisme pengaduan tersebut kepada Bawaslu. "Infonya (parpol) sedang mengajukan gugatan ke Bawaslu," ujarnya.

Para bacaleg yang telah dicoret tersebut, menurut Ferry, sebenarnya sudah tidak dapat diganti dengan caleg lain oleh parpol. Untuk itu, dia menyerahkan seluruh mekanisme aduan yang diajukan oleh parpol kepada Bawaslu. "Kalau putusan Bawaslu menguatkan KPU nampaknya tidak ada perubahan," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPU, kata Ferry, hanya akan memberikan kesempatan kepada parpol untuk menggantikan bacalegnya asal memenuhi tiga kriteria. Pertama, bacaleg yang diajukan oleh parpol meninggal dunia. Kedua, bacaleg yang diajukan oleh parpol menyatakan mengundurkan diri. Ketiga, karena ada tanggapan dari masyarakat yang menyatakan seorang bacaleg bermasalah.

Penggantian tersebut baru dapat dilakukan setelah KPU menetapkan DCS. Hal itu sesuai dengan aturan yang diatur di dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Syarat Pengajuan Anggota Legislatif.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

    Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

    Nasional
    Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

    Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

    Nasional
    Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

    Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

    Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

    Nasional
    RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

    RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

    Nasional
    Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

    Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

    Nasional
    BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

    BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

    Nasional
    Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

    Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

    Nasional
    Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

    Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

    Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

    Nasional
    Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

    Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

    Nasional
    Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

    Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

    Nasional
    Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

    Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

    Nasional
    TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

    TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X