Kompas.com - 12/06/2013, 21:28 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Koalisi Anti Mafia Hutan, Tama S Langkung, mengatakan, pihaknya telah memiliki 16 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dan suap sektor sumber daya alam (SDA) di tiga provinsi di Indonesia. Dari sejumlah nama yang telah dikantongi itu, tiga di antaranya merupakan menteri dan mantan menteri.

"Tercatat ada 16 aktor, di antaranya ada menteri dan mantan menteri sejumlah tiga orang," kata Tama di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Meskipun mengaku ada keterlibatan menteri pada kasus yang berpotensi menyebabkan kerugian negara di atas Rp 2 triliun tersebut, Tama masih enggan membongkar siapakah identitas menteri dan mantan menteri tersebut.

Menurutnya, dirinya terpaksa menjaga kerahasiaan data yang dimilikinya sebelum KPK mengumumkan langsung nama-nama itu ke publik. Selain menteri, Tama mengatakan, ada sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang juga turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi sektor SDA ini. Meski demikian, lagi-lagi dia enggan menyebutkan siapakah nama-nama pejabat dan pengusaha yang dimaksud.

Dia hanya membocorkan komposisi para pejabat dan pengusaha tersebut, yakni kepala daerah/mantan kepala daerah (lima orang), pejabat kementerian (satu orang), pejabat di lingkungan pemda (satu orang), dan direktur perusahaan (enam orang).

"Hari Jumat (14/6/2013) mendatang, kami akan laporkan kasus ini ke KPK," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Anti Mafia Hutan melakukan investigasi terhadap kasus dugaan korupsi dan suap di sektor SDA di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Tim investigasi yang dilakukan selama enam bulan pada 2012-2013 menemukan adanya lima kasus dugaan korupsi dan suap yang terjadi di ketiga provinsi tersebut.

"Yang pasti sejauh ini, bukti slip terima tercatat ada perbankan. Ada penerimaan ke beberapa pejabat negara," ungkapnya.

Berikut hasil investigasi Koalisi Anti Mafia Hutan dalam kasus dugaan korupsi dan suap di sektor SDA.
1. Laporan dugaan korupsi PT PN VII (cinta manis) di Sumatera Selatan senilai Rp 4.847.700.000
2. Dugaan korupsi pemberian IUPHHK-HTI di Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang senilai Rp 1.762.453.824.120
3. Dugaan gratifikasi proses penerbitan izin usaha pertambangan di Kota Samarinda senilai Rp 4.000.000.000
4. Dugaan korupsi alih fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Perkebunan Sawit di Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp 108.922.926.600
5. Dugaan korupsi penerbitan izin IUPHHK-HTI PT di Kalimantan Barat senilai Rp 51.553.374.200

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.