Terlibat Suap, Menteri Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 12/06/2013, 21:28 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Koalisi Anti Mafia Hutan, Tama S Langkung, mengatakan, pihaknya telah memiliki 16 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dan suap sektor sumber daya alam (SDA) di tiga provinsi di Indonesia. Dari sejumlah nama yang telah dikantongi itu, tiga di antaranya merupakan menteri dan mantan menteri.

"Tercatat ada 16 aktor, di antaranya ada menteri dan mantan menteri sejumlah tiga orang," kata Tama di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Meskipun mengaku ada keterlibatan menteri pada kasus yang berpotensi menyebabkan kerugian negara di atas Rp 2 triliun tersebut, Tama masih enggan membongkar siapakah identitas menteri dan mantan menteri tersebut.

Menurutnya, dirinya terpaksa menjaga kerahasiaan data yang dimilikinya sebelum KPK mengumumkan langsung nama-nama itu ke publik. Selain menteri, Tama mengatakan, ada sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang juga turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi sektor SDA ini. Meski demikian, lagi-lagi dia enggan menyebutkan siapakah nama-nama pejabat dan pengusaha yang dimaksud.

Dia hanya membocorkan komposisi para pejabat dan pengusaha tersebut, yakni kepala daerah/mantan kepala daerah (lima orang), pejabat kementerian (satu orang), pejabat di lingkungan pemda (satu orang), dan direktur perusahaan (enam orang).

"Hari Jumat (14/6/2013) mendatang, kami akan laporkan kasus ini ke KPK," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Anti Mafia Hutan melakukan investigasi terhadap kasus dugaan korupsi dan suap di sektor SDA di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Tim investigasi yang dilakukan selama enam bulan pada 2012-2013 menemukan adanya lima kasus dugaan korupsi dan suap yang terjadi di ketiga provinsi tersebut.

"Yang pasti sejauh ini, bukti slip terima tercatat ada perbankan. Ada penerimaan ke beberapa pejabat negara," ungkapnya.

Berikut hasil investigasi Koalisi Anti Mafia Hutan dalam kasus dugaan korupsi dan suap di sektor SDA.
1. Laporan dugaan korupsi PT PN VII (cinta manis) di Sumatera Selatan senilai Rp 4.847.700.000
2. Dugaan korupsi pemberian IUPHHK-HTI di Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang senilai Rp 1.762.453.824.120
3. Dugaan gratifikasi proses penerbitan izin usaha pertambangan di Kota Samarinda senilai Rp 4.000.000.000
4. Dugaan korupsi alih fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Perkebunan Sawit di Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp 108.922.926.600
5. Dugaan korupsi penerbitan izin IUPHHK-HTI PT di Kalimantan Barat senilai Rp 51.553.374.200

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Nasional
Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Nasional
Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Nasional
Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Nasional
Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X