Kompas.com - 12/06/2013, 14:13 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertanian Suswono mengaku tak tahu-menahu kabar didepaknya partai asalnya, Partai Keadilan Sejahtera, dari koalisi. Suswono mengaku tak akan terpengaruh dengan kabar tersebut dan tetap menjalankan tugasnya sebagai menteri.

"Saya tidak tahu. Kalau urusan partai, tanyakan ke partai," ujar Suswono di Kompleks Parlemen, Rabu (12/6/2013).

Suswono menjelaskan, jika ternyata kabar didepaknya PKS dari koalisi itu benar, dia pun tak akan mempermasalahkannya.

"Itu hak prerogatif presiden. Saya nggak terpengaruh, saya bekerja seperti biasa," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan partainya menerima informasi sejak pekan lalu rencana pendepakan PKS dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS yang memberitahukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden Yudhoyono.

Didepaknya PKS dari koalisi merupakan dampak dari sikap partai itu yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Sikap PKS ini berbeda dengan pandangan partai-partai koalisi lainnya. Di dalam dua kali rapat Sekretariat Gabungan terakhir, PKS tidak hadir. Pada rapat terakhir bahkan PKS sengaja tidak diundang oleh koalisi.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyatakan seluruh partai koalisi kecewa dengan sikap PKS. Syarifuddin menyatakan bahwa di dalam code of conduct atau kontrak koalisi sudah jelas disebutkan sanki bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 28 Januari: Ada 10.043 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 28 Januari: Ada 10.043 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

    UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

    Nasional
    Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

    Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

    Nasional
    Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

    Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

    Nasional
    Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

    Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

    Nasional
    Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

    Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

    Nasional
    Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

    Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

    Nasional
    3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

    3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

    Nasional
    Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

    Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

    Nasional
    Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

    Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

    Nasional
    Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

    Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

    Nasional
    Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

    Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

    Nasional
    Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Nasional
    Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

    Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.