Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Soal BBM, 1.000 Persen Kami Bulat!

Kompas.com - 12/06/2013, 12:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro, Jazuli Juwaini, meyakini, internal PKS akan tetap konsisten menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, pihaknya juga siap dengan segala risiko atas sikap tersebut.

"Kami bulat (menolak kenaikan harga BBM). Saya yakin 1.000 persen," kata Jazuli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Jazuli mengatakan, pihaknya membahas masalah BBM dan isu lain hari ini. Tanpa mau menyebut tempat, pertemuan internal PKS, kata Jazuli, digelar di Bandung. Ia mengaku tidak bisa ikut lantaran harus rapat di Komisi II DPR.

Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan sidang Majelis Syuro sebelumnya, persoalan BBM diserahkan kepada Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP). DPTP itu berisi Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Dewan Syariah Pusat, dan Ketua Mejelis Pertimbangan Pusat.

Jazuli mengklaim tidak ada perpecahan di PKS dalam menyikapi BBM. Ia menilai wajar jika ada perbedaan pendapat, khususnya di Majelis Syuro yang berisi 99 orang. Perbedaan pendapat itu, kata dia, bagian dari demokrasi.

Terkait dukungan kenaikan harga BBM yang disampaikan mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, menurut Jazuli, Tifatul sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika memang harus mendukung.

"Tapi partai yang tentukan sikap," ucapnya.

Seperti diberitakan, para elite PKS sudah secara terbuka menolak rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Penolakan itu juga sudah disampaikan melalui spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan.

Sikap elite PKS itu kemudian dikritik berbagai pihak, terutama koalisi pemerintahan. Sebagai bagian dari koalisi, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. PKS bahkan didesak untuk keluar koalisi jika tetap tidak mendukung kenaikan harga BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com