Brigjen Didik: Legimo Diminta Djoko Palsukan Tanda Tangan

Kompas.com - 11/06/2013, 17:13 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo mengungkapkan bahwa tanda tangannya dalam dokumen terkait pembayaran proyek simulator SIM telah dipalsukan Bendahara Umum Korlantas Polri yang ketika itu dijabat Komisaris Polisi Legimo. Didik juga mengungkapkan kalau Legimo memalsukan tanda tangan Kepala Korlantas saat itu, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

"Itu yang melakukan Legimo, untuk percepatan pencairan," kata Didik saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM dengan terdakwa Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Didik mengaku tahu soal pemalsuan tanda tangan ini dari cerita Legimo. Menurutnya, Legimo menceritakan hal tersebut saat sama-sama ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua beberapa waktu lalu. Didik dan Legimo memang pernah ditahan di Mako Brimob ketika masih berstatus sebagai tersangka kepolisian sekaligus tersangka KPK.

Dalam pembicaraan di tahanan tersebut, menurut Didik, Legimo mengaku telah memalsukan tanda tangan atas perintah Djoko. Saat itu, Djoko bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran.

"Ini cerita Legimo pas sama-sama di Kelapa Dua, Pak KPA (kuasa pengguna anggaran) tanda tangannya dipalsukan atas perintah KPA (Djoko)," kata Didik.

Menurut Didik, pemalsuan tanda tangan itu dilakukan Legimo untuk mempercepat pencairan anggaran. Ketika dibutuhkan tanda tangannya, Djoko sedang tidak di tempat. Namun, kata Didik, Legimo mengaku sudah menelepon Djoko dan mendapatkan perintah untuk memalsukan.

"Katanya sudah telepon dan langsung saja," ujar Didik.

Jenderal bintang satu ini pun mengaku tahu kalau pembayaran atas pengerjaan proyek simulator SIM oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi dilakukan lebih cepat. Pembayaran kepada PT CMMA, menurut Didik, dilakukan sebelum unit simulator SIM sampai di tempat.

"Kami baru tahu pembayaran cair pada Maret, padahal harusnya Juli," tuturnya.

Sementara itu, Djoko membantah keterangan Didik mengenai pemalsuan tanda tangan tersebut. Djoko mengaku tidak pernah memerintahkan Legimo untuk memalsukan tanda tangannya, apalagi tanda tangan orang lain.

"Soal pencairan, saya tidak pernah memerintahkan Legimo untuk tanda tangani, apalagi tanda tangan orang lain. Setiap tanda tangan Kakorlantas berkaitan dengan pencairan itu lengkap dan semuanya melalui pejabat pembuat komitmen (PPK), baru KPA," kata Djoko.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

    UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

    Nasional
    BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

    BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

    Nasional
    UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

    UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

    Nasional
    Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

    Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

    Nasional
    Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

    Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

    Nasional
    Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

    Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

    UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

    Nasional
    Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

    Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

    Nasional
    Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

    Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

    Nasional
    Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

    Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

    Nasional
    Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

    Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

    Nasional
    Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

    Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

    Nasional
    Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

    Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

    Nasional
    Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

    Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X