Kompas.com - 11/06/2013, 16:57 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, sepakat dengan langkah KPU mencoret seluruh bakal caleg yang diusung oleh parpol di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Menurut Kristiadi, KPU sudah memberikan pelajaran kepada parpol mengenai pentingnya keterwakilan perempuan.

"Setuju (dicoret). (Itu menunjukkan) bahwa KPU tegas. Partai-partai itu seharusnya dapat menjaga keterwakilan perempuan," kata Kristiadi saat ditemui usai seminar Mau Dibawa ke Mana Indonesia? di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Kristiadi menilai, syarat 30 persen keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh parpol sebenarnya bukanlah persoalan sulit untuk dipenuhi. Pasalnya, banyak perempuan di daerah yang pantas untuk duduk di kursi parlemen. Namun, parpol pun harus pandai dalam memilih para caleg perempuan yang benar-benar berkualitas.

"Perempuan (yang diusung) juga harus mengerti bagaimana perspektif politik yang baik yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Seperti diberitakan, empat parpol kehilangan kesempatan meraup suara di sejumlah dapil karena dinilai tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di dapil tertentu. Mereka adalah Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jabar IX, PPP untuk dapil Jawa Barat II dan Jateng III, PAN dapil Sumbar I, dan PKPI untuk dapil Jabar V, Jabar VI, dan NTT I. Keempat parpol itu terpaksa kehilangan sejumlah dapil lantaran seluruh bakal calegnya di dapil tersebut dicoret.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, sesuai dengan peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, syarat minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen untuk setiap dapil. Jika parpol tidak dapat memenuhi jumlah minimal tersebut, seluruh bakal caleg yang maju di dapil tersebut terancam dicoret.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, alasan lain dicoretnya sejumlah dapil dari keempat partai tersebut diakibatkan penempatan nomor urut bakal caleg perempuan. Menurutnya, salah penempatan perempuan pada nomor urut juga bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

    Nasional
    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Nasional
    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Nasional
    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Nasional
    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Nasional
    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Nasional
    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Nasional
    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Nasional
    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Nasional
    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Nasional
    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Nasional
    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Nasional
    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Nasional
    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Nasional
    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.