Menakertrans dan BNP2TKI Didesak Turun ke Jeddah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diminta untuk terjun langsung ke Jeddah, Arab Saudi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi secara cepat proses pengurusan visa kerja TKI di sana.

"Harus segera Menakertrans dan BNP2TKI turun ke lapangan. Lihat masalah di sana. Mereka harus turun karena ini memang wewenang dan tugas mereka," ujar Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra di Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Menurut Indra, kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah merupakan refleksi buruknya pelayanan bagi para TKI yang pada akhirnya memunculkan kemarahan para TKI. Evaluasi menyeluruh, sebut Indra, harus dilakukan.

"Jangan kambing hitamkan provokator tapi lakukan pembenahan ke dalam dan pembenahan pelayanan. Karena rasanya tidak mungkin para TKI akan melakukan perusakan/kerusuhan apabila meraka mendapatkan pelayanan yang baik," katanya.

TKI, lanjut Indra, jangan diposisikan sebagai warga negara kelas dua. Negara harus harus memberikan pelayanan yang baik bagi setiap warga negara, dimana pun mereka berada. Konsulat Jenderal RI di Jeddah, ungkap Indra, seharusnya sudah memprediksi membludaknya proses pengajuan visa kerja untuk program amnesti dari Kerajaan Arab Saudi.

"Kemenakertrans dan BNP2TKI harus memastikan para TKI mendapatkan pelayanan optimal dalam mengurus berkas imigrasi yang dibutuhkan dan segala sesuatunya yang mereka butuhkan," kata Indra.

Seperti diberitakan, ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, dikabarkan mengamuk di Konsulat Jendral RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk konsulat, dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan.

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur seperti dikutip Arab News mengatakan bahwa semua diplomat dan staf konsuler aman. Kru Pertahanan Sipil, polisi, pasukan khusus dan ambulans Bulan Sabit Merah turun ke tempat kejadian untuk memulihkan ketertiban. Jalan menuju ke konsulat ditutup. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013).

Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Para pekerja Indonesia di Arab Saudi yang tak memiliki izin bekerja, punya tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk "melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka. Dokumen yang harus dipastikan mereka miliki adalah visa kerja. Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat konsulat diduga dipicu frustasi para pekerja karena lamanya proses pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di konsulat.