Kompas.com - 10/06/2013, 20:51 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain pada 22 Februari 2013 lalu, Anas Urbaningrum belum lagi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu terakhir diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Alfian Mallarangeng, Deddy Kusnidar, dan Teuku Bagus Muhammad Noer.

"Saya belum tahu. Sampai sekarang saya belum dipanggil. Jadi, saya menjadi tersangka tanggal 22 Februari 2013 dan kalau ditetapkan tersangka hari ini, kan sama. Sama-sama belum dipanggil," kata Anas di Jakarta, Senin (10/6/2013).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anas berhenti dari jabatannya sebagai ketua umum. Anas mengaku, kesibukannya saat ini adalah menulis, wisata kuliner, hingga belajar bisnis konveksi. Anas menyinggung mengenai pendaftaran calon legislatif sementara untuk Pemilu 2014 dengan penetapannya sebagai tersangka pada 22 Februari 2013.

"Bedanya, kalau 22 Februari itu belum bisa tanda tangan caleg, kalau sekarang (ditetapkan tersangka), saya bisa tanda tangan caleg," lanjut Anas.

Posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat sempat kosong setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka. Pada waktu yang berdekatan, Demokrat harus menyerahkan daftar calon anggota legislatif dengan syarat adanya tanda tangan dari Ketua Umum. Hingga akhirnya posisi itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Penetapan Anas sebagai tersangka sempat disinggung bermuatan politis. Sebelum resmi diumumkan KPK sebagai tersangka, SBY meminta Anas untuk fokus pada kasus hukumnya. Saat itu memang nama Anas telah lama disebut-sebut terlibat proyek Hambalang. Draf sprindrik penetapan itu beredar luas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Nasional
    Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Nasional
    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Nasional
    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Nasional
    Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.