Tifatul Sarankan PKS Dukung Kenaikan BBM

Kompas.com - 10/06/2013, 14:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring ingin menyarankan partainya untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saran itu akan disampaikan Tifatul dalam sidang Majelis Syuro PKS selanjutnya.

"Saya akan menjelaskan alasan, argumentasinya mengapa pemerintah mengambil tindakan ini supaya teman-teman paham," kata Tifatul di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/6/2013).

PKS akan mengelar sidang Majelis Syuro di Jakarta, Rabu (12/6/2013), untuk menyikapi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Tifatul mengatakan, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Tim Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM, dirinya harus mendukung rencana kenaikan harga BBM. Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi di media massa.

Meski demikian, tambah Tifatul, keputusan tetap berada di Majelis Syuro. Apakah akan dibahas juga soal posisi PKS di koalisi?

"Mungkin akan menyerempet ke sana karena keputusan Majelis Syuro dan Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang lalu kita tetap di koalisi, tapi dengan gejala begini nanti dilihat bagaimana," pungkasnya.

Seperti diberitakan, para elite PKS telah menyampaikan penolakan rencana kenaikan harga BBM. Bahkan, penolakan itu sudah disampaikan lewat spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan di Jakarta.

Sikap elite PKS itu kemudian dikritik berbagai pihak, termasuk anggota koalisi. Pasalnya, sebagai anggota Sekretariat Gabungan, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. PKS juga sudah menolak ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM tahun 2012.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorCaroline Damanik

    Terkini Lainnya

    Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

    Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

    Nasional
    Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

    Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

    Nasional
    Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

    Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

    Nasional
    Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

    Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

    Nasional
    Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

    Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

    Nasional
    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Nasional
    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Nasional
    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Nasional
    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Nasional
    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    Nasional
    'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

    "Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

    Nasional
    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    Nasional
    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    Nasional
    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Nasional
    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Nasional

    Close Ads X