Sebanyak 43.000 WNI "Overstay" di Arab

Kompas.com - 10/06/2013, 11:01 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengirim tim untuk mengevaluasi pelayanan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, pada 6 Juni 2013. Tim itu dikirim atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri.

"Dalam laporan terakhir yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Marty Natalegawa), digambarkan bagaimana kondisi perwakilan kita di sana, kapasitas memberikan pelayanan, dan lain-lain. Tanggal 6 kemarin dikirim tim untuk melihat, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/6/2013 ).

Faizasyah dimintai tanggapan kerusuhan di Konsulat Jenderal di Jeddah, Minggu (10/6/2013) waktu setempat.

Ia mengatakan, Presiden ketika itu menginstruksikan kepada perwakilan Indonesia di sana untuk mempersiapkan pelayanan dengan baik. Namun, kerusuhan tetap terjadi.

Menurutnya, warga Indonesia di Arab Saudi yang tetap tinggal meski telah melewati batas waktu yang ditetapkan memang sangat banyak. Hasil pendataan perwakilan Indonesia, kata dia, WNI yang overstay sekitar 43.000 jiwa. Mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia.

Faizasyah mengaku tidak tahu apakah Presiden sudah menerima laporan resmi dari Kemenlu terkait kerusuhan tersebut. Karena itu, ia belum tahu mengenai ada atau tidaknya korban jiwa. Hanya saja, kata dia, Menlu memang sudah menyiapkan laporan.

"Kita akan ikuti terus kelanjutannya. Tentunya bapak Presiden dari sumber apa pun akan ikuti apa yang terjadi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan tenaga kerja Indonesia bernama Marwah binti Hasan meninggal dunia dalam peristiwa itu. Ia menderita dehidrasi saat terjadi desak-desakan di antara belasan ribu TKI yang berada di KJRI untuk mengurus dokumen perjalanan.

Ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di Konsulat Jenderal RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk Konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan.

Para pekerja Indonesia di Arab Saudi yang tak memiliki izin bekerja punya tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk "melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka. Dokumen yang harus dipastikan mereka miliki adalah visa kerja.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

    Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

    Nasional
    Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

    Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

    Nasional
    Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

    Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

    Nasional
    Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

    Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

    Nasional
    Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

    Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

    Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

    Nasional
    Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

    Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

    Nasional
    Kunker ke Sulawesi Tenggara, Jokowi Resmikan Pabrik Gula di Bombana

    Kunker ke Sulawesi Tenggara, Jokowi Resmikan Pabrik Gula di Bombana

    Nasional
    Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

    Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

    Nasional
    JPU KPK Sebut Nurhadi Perintahkan Menantunya untuk Terima Uang dari Pihak-pihak Berperkara

    JPU KPK Sebut Nurhadi Perintahkan Menantunya untuk Terima Uang dari Pihak-pihak Berperkara

    Nasional
    Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 83 Miliar, Nurhadi: Tidak Benar

    Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 83 Miliar, Nurhadi: Tidak Benar

    Nasional
    Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

    Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

    Nasional
    Apabila Pembunuh Pendeta Yeremia Tertangkap, Kontras Desak Pelaku Diseret ke Peradilan Umum

    Apabila Pembunuh Pendeta Yeremia Tertangkap, Kontras Desak Pelaku Diseret ke Peradilan Umum

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas Perempuan Singgung Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas Perempuan Singgung Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X