Sebanyak 43.000 WNI "Overstay" di Arab

Kompas.com - 10/06/2013, 11:01 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengirim tim untuk mengevaluasi pelayanan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, pada 6 Juni 2013. Tim itu dikirim atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri.

"Dalam laporan terakhir yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Marty Natalegawa), digambarkan bagaimana kondisi perwakilan kita di sana, kapasitas memberikan pelayanan, dan lain-lain. Tanggal 6 kemarin dikirim tim untuk melihat, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/6/2013 ).

Faizasyah dimintai tanggapan kerusuhan di Konsulat Jenderal di Jeddah, Minggu (10/6/2013) waktu setempat.

Ia mengatakan, Presiden ketika itu menginstruksikan kepada perwakilan Indonesia di sana untuk mempersiapkan pelayanan dengan baik. Namun, kerusuhan tetap terjadi.

Menurutnya, warga Indonesia di Arab Saudi yang tetap tinggal meski telah melewati batas waktu yang ditetapkan memang sangat banyak. Hasil pendataan perwakilan Indonesia, kata dia, WNI yang overstay sekitar 43.000 jiwa. Mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia.

Faizasyah mengaku tidak tahu apakah Presiden sudah menerima laporan resmi dari Kemenlu terkait kerusuhan tersebut. Karena itu, ia belum tahu mengenai ada atau tidaknya korban jiwa. Hanya saja, kata dia, Menlu memang sudah menyiapkan laporan.

"Kita akan ikuti terus kelanjutannya. Tentunya bapak Presiden dari sumber apa pun akan ikuti apa yang terjadi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan tenaga kerja Indonesia bernama Marwah binti Hasan meninggal dunia dalam peristiwa itu. Ia menderita dehidrasi saat terjadi desak-desakan di antara belasan ribu TKI yang berada di KJRI untuk mengurus dokumen perjalanan.

Ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di Konsulat Jenderal RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk Konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan.

Para pekerja Indonesia di Arab Saudi yang tak memiliki izin bekerja punya tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk "melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka. Dokumen yang harus dipastikan mereka miliki adalah visa kerja.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

    Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

    Nasional
    Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

    Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

    Nasional
    Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

    Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

    Nasional
    KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

    KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

    Nasional
    Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

    Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

    Nasional
    Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

    Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

    Nasional
    Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

    Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

    Nasional
    Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

    Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

    Nasional
    Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

    Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

    Nasional
    Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

    Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

    Nasional
    Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

    Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

    Nasional
    Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

    Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

    Nasional
    Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

    Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

    Nasional
    Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

    Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

    Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X