Kronologi Kerusuhan di KJRI Jeddah

Kompas.com - 10/06/2013, 09:25 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Tatang Budie Utama Razak mengatakan, peristiwa yang terjadi di Konsulat Jenderal RI Jeddah, Minggu (9/6/2013) malam waktu setempat, berawal dari membeludaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang mengurus dokumentasi. Kerusuhan ini adalah buntut dari insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan.

Menurut Tatang, KJRI telah melakukan pelayanan maksimal, yaitu 6.000 orang.

"Dari 1.000 orang, 2.000 orang, 6.000 orang, dan hari Minggu lebih dari 12.000 orang. KJRI melakukan pelayanan hingga pukul 03.00 pagi. Kemampuan untuk pelayanan maksimal 6.000," kata Tatang, seperti dikutip dari wawancara dengan Metro TV, Senin (10/6/2013) pagi.

Selanjutnya, KJRI mengumumkan agar sisanya kembali keesokan harinya. "Ada yang kecewa dan ada yang memprovokasi sehingga ada tindakan tidak terpuji dan terkendali," ujarnya.

Tatang mengungkapkan, dalam situasi tersebut, ada pekerja pria yang memprovokasi. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang perempuan TKI meninggal dunia.

"Terjadi desak-desakan, ketika pintu dibuka, ada ibu usia 55 tahun terdesak dan dehidrasi sehingga kritis dan meninggal dunia," kata dia.

Dengan kejadian ini, setelah berbicara dengan aparat kepolisian, KJRI disarankan tidak dibuka dan diumumkan bahwa pelayanan ditunda. "Massa kemudian beringas, menyerang petugas keamanan yang jumlahnya hanya 30 orang. Ketika pintu ditutup, pintunya pintu besi, ada yang mencoba masuk. Kami coba bertahan dan menghalang," papar Tatang.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

    Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

    Nasional
    Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

    Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

    Nasional
    Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

    Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

    Nasional
    Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

    Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

    Nasional
    Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

    Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

    Nasional
    Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

    Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

    Nasional
    Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

    Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

    Nasional
    Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

    Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

    Nasional
    Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

    Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

    Nasional
    6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

    6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

    Nasional
    Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

    Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

    Nasional
    Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

    Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

    Nasional
    Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

    Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

    Nasional
    Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

    Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

    Nasional
    Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

    Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X