Kronologi Kerusuhan di KJRI Jeddah

Kompas.com - 10/06/2013, 09:25 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Tatang Budie Utama Razak mengatakan, peristiwa yang terjadi di Konsulat Jenderal RI Jeddah, Minggu (9/6/2013) malam waktu setempat, berawal dari membeludaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang mengurus dokumentasi. Kerusuhan ini adalah buntut dari insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan.

Menurut Tatang, KJRI telah melakukan pelayanan maksimal, yaitu 6.000 orang.

"Dari 1.000 orang, 2.000 orang, 6.000 orang, dan hari Minggu lebih dari 12.000 orang. KJRI melakukan pelayanan hingga pukul 03.00 pagi. Kemampuan untuk pelayanan maksimal 6.000," kata Tatang, seperti dikutip dari wawancara dengan Metro TV, Senin (10/6/2013) pagi.

Selanjutnya, KJRI mengumumkan agar sisanya kembali keesokan harinya. "Ada yang kecewa dan ada yang memprovokasi sehingga ada tindakan tidak terpuji dan terkendali," ujarnya.


Tatang mengungkapkan, dalam situasi tersebut, ada pekerja pria yang memprovokasi. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang perempuan TKI meninggal dunia.

"Terjadi desak-desakan, ketika pintu dibuka, ada ibu usia 55 tahun terdesak dan dehidrasi sehingga kritis dan meninggal dunia," kata dia.

Dengan kejadian ini, setelah berbicara dengan aparat kepolisian, KJRI disarankan tidak dibuka dan diumumkan bahwa pelayanan ditunda. "Massa kemudian beringas, menyerang petugas keamanan yang jumlahnya hanya 30 orang. Ketika pintu ditutup, pintunya pintu besi, ada yang mencoba masuk. Kami coba bertahan dan menghalang," papar Tatang.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

    Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

    Nasional
    Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

    Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

    Nasional
    ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

    ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

    Nasional
    Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

    Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

    Nasional
    Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

    Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

    Nasional
    Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

    Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

    Nasional
    6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

    6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

    Nasional
    Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

    Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

    Nasional
    Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

    Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

    Nasional
    Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

    Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

    Nasional
    KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

    KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

    Nasional
    Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

    Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

    Nasional
    Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

    Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

    Nasional
    Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

    Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

    Nasional
    Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

    Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X