Menanti Langkah Kecil Menkeu

Kompas.com - 10/06/2013, 01:55 WIB
Editor

Teten Masduki

Banyak diplomat dan pengamat asing melihat gerakan antikorupsi di Indonesia relatif maju dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga tengah mencari jalan keluar dari lilitan korupsi yang mencekik bangsanya.

Banyak kasus korupsi besar yang diadili, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Siapa pun yang berani mengganggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadapi perlawanan sengit dari masyarakat. Meskipun demikian, kita saksikan pengaruhnya belum terlalu kuat untuk menghentikan korupsi. Korupsi terus hidup berkembang di tengah upaya untuk memerangi.

Konsolidasi oligarki korup

Korupsi di Tanah Air memiliki kemampuan asimilasi yang luar biasa dari sistem otoriter ke demokrasi tanpa mengalami hambatan. Belakangan, konsolidasi oligarki korup telah menemukan bentuknya dalam sistem pembagian kekuasaan politik yang mencar.

Masih terlalu sedikit pemimpin politik, agama, birokrasi, masyarakat, dan bisnis yang betul-betul ingin keluar dari situasi yang sangat korup ini. Bahkan para pemuka politik memanfaatkan usia demokrasi yang masih relatif muda ini untuk mereproduksi cara-cara kotor untuk mendapatkan logistik politiknya. Politik uang, dan politik gentong babi model Orde Baru, masih dipakai untuk membangun basis atau dukungan politik, di tengah miskinnya gagasan perubahan yang ditawarkan kepada pemilih. Karena itu, harapan akan ada perubahan yang ikhlas dari mereka hampir mustahil.

Keadaan ini, kalau terus berlangsung dalam jangka panjang, tidak hanya membuat frustrasi sosial, tetapi juga bisa membangun ketidakpercayaan umum seolah melawan korupsi itu adalah pekerjaan sia-sia, yang hanya akan menghabiskan anggaran saja. Suara sumbang dan pesimistis terhadap program pemberantasan korupsi mulai sering kita dengar dari banyak kalangan dan banyak forum.

Maka, perlu upaya penyegaran berkelanjutan dalam mengimplementasikan strategi nasional antikorupsi (stranas) dengan inovasi metodologi baru. Jurus kungfu yang sama lambat laun akan diantisipasi oleh lawan.

Secara umum sasaran korupsi masih relatif tidak berubah, yaitu anggaran negara, termasuk yang paling menonjol ditangani KPK adalah pengadaan barang dan jasa. Bedanya dengan masa lalu, saat ini rantainya menjadi lebih panjang pasca-kekuasaan penganggaran menguat di DPR. Caranya tetap itu-itu juga: penggelembungan volume pekerjaan atau anggaran, penurunan kualitas pekerjaan atau barang, dan pengadaan fiktif. Kalau auditor negara, pengawas pembangunan, dan aparat hukum kita cukup jujur, sebenarnya bukan hal sulit untuk menangkap hama pembangunan itu. Tapi memang kita tidak bisa berharap banyak kepada mereka, kecuali KPK.

Membatasi transaksi tunai

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X