Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Kapolda Jabar, Suhardi Soroti Konflik Agama

Kompas.com - 09/06/2013, 19:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspektur Jenderal Suhardi Alius akan resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada Rabu (12/1/2013). Sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Suhardi pun mengaku akan menelaah lebih jauh tentang konflik keagamaan yang banyak terjadi di kawasan itu.

"Yang perlu dikaji juga bagaimana kita mengelola dinamika keanekaragaman yang perlu kita jaga dalam kondisi yang saling menghargai," ujar Suhardi, seusai menghadiri pemakaman Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas di TPU Kalibata, Minggu (9/6/2013).

Jenderal bintang dua yang kini masih aktif menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri itu menuturkan, dirinya akan melakukan pemetaan terlebih dulu terkait konflik keagamaan di Jawa Barat. Setelah dipetakan, Suhardi menjabarkan langkah-langkah penyelesaian masalah.

Seperti diketahui, konflik keagamaan kerap terjadi di kawasan Jawa Barat. Hal ini termasuk kasus GKI Yasmin dan Ahmadiyah. Persoalan beberapa konflik keagamaan itu biasanya terkait dengan izin pendirian rumah ibadah. Selain persoalan konflik keagamaan, Suhardi mengungkapkan dirinya juga akan memprioritaskan masalah pengamanan pemilu hingga antisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Selain itu juga, masalah penanganan jalur mudik ini juga menjadi tantangan saya ke depan," imbuhnya.

Menurut rencan, Suhardi beserta perwira tinggi Polri lainnya akan melakukan serah terima jabatan di Mabes Polri pada Rabu (12/6/2013). Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Suhardi adalah Wakil Kepala Polda Metro Jaya. Ia juga menduduki sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com