PAN Jenuh Sikapi PKS di Koalisi

Kompas.com - 05/06/2013, 18:39 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditanggapi dingin oleh elite Partai Amanat Nasional.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya sudah tidak mau lagi mendorong penegakan etika atau disiplin dalam koalisi pemerintahan. Pasalnya, kata dia, PKS sudah berkali-kali berseberangan dengan kebijakan pemerintah, tetapi tidak ada sanksi yang diberikan.

"Kita sudah jenuh bicara disiplin. Kita kembalikan saja ke publik. Silakan publik yang menilai, apalagi sekarang waktunya sudah di ujung (pemerintahan)," kata Bima di Jakarta, Rabu (5/6/2013), ketika dimintai tanggapan mengenai sikap PKS terkait BBM.

Bima mengatakan, dalam politik memang parpol bisa berbeda sikap. Namun, perbedaan itu tetap dibatasi etika politik. Jika keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak, kata dia, maka hal itu sebaiknya didukung penuh meskipun dilematis.

"Sebaiknya tidak menempatkan kepentingan yang lebih sempit dibanding kepentingan jangka panjang," kata Bima.

Bima menambahkan, sikap PKS tersebut bisa dibilang sebagai langkah pencitraan untuk kepentingan Pemilu 2014. PKS, kata dia, memang harus melakukan langkah-langkah signifikan untuk mendongkrak dukungan publik karena kemelut yang dialami di internal partai.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Di Sekretariat Gabungan, PKS satu-satunya parpol yang menolak kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Sikap itu juga sudah ditunjukkan PKS ketika pemerintah ingin menaikkan harga BBM tahun 2012.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

    Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

    Nasional
    Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

    Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

    Nasional
    UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

    UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

    Nasional
    Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

    Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

    Nasional
    Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

    Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

    Nasional
    Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

    Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

    Nasional
    PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

    PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

    Nasional
    KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

    KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

    Nasional
    Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

    Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

    Nasional
    Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

    Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

    Nasional
    Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

    Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

    Nasional
    Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

    Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

    Nasional
    Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

    Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

    Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X