Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dendy: Saya dan Pak Zul Tak Sebut Nama Priyo

Kompas.com - 05/06/2013, 12:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dendy Prasetya, anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Zulkarnaen Djabbar, membantah keterlibatan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam kasus dugaan korupsi proyek laboratorium dan Al Quran di Kementerian Agama. Dendy yang divonis delapan tahun dalam kasus di Kemenag itu mengaku tidak pernah menyebut nama Priyo sebagai penerima fee proyek.

“Dalam persidangan sudah jelas. Saya dan Pak Zul tidak pernah menyebutkan Priyo menerima uang,” kata Dendy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (5/6/2013), saat akan diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kemenag.

Dendy akan diperiksa untuk tersangka kasus itu, yaitu pejabat Kemenag, Ahmad Jauhari.

“Kan sudah jelas bahwa dalam persidangan saya tidak pernah menyebut Pak Priyo,” tegasnya.

Menurutnya, nama Priyo hanya disebut oleh politikus muda Partai Golkar, Fahd El Fouz. Tim penyidik KPK menemukan catatan tangan Fahd yang memuat pembagian fee. Dalam sidang putusan kasus Zulkarnaen Djabbar dan Dendy, beberapa waktu lalu, hakim Alexander Marwata membacakan daftar yang pernah dibuat Fahd tersebut.

“Pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 pembagian fee Senayan/Zulkarnaen (6 persen), Vascoruseimy/Syamsurahman (2 persen), kantor (0,5 persen), PBS atau Priyo Budi Santoso (1 persen), saksi/Fahd El Fouz (3,5 persen), terdakwa II Dendy Prasetya (2,25 persen),” kata hakim Alexander.

Terkait penyebutan namanya ini, Priyo beberapa kali membantah. Menurut Priyo, Fahd hanya mencatut namanya agar mendapatkan fee lebih besar. Priyo juga mengatakan, hal yang tidak masuk akal adalah pengadaan itu semua terjadi di Kemenag. Padahal, di DPR, Priyo membawahkan bidang politik dan keamanan.

“Saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kementerian Agama,” kata Priyo, beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com