Ditendang dari Koalisi, "Senjata" PKS untuk Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini tidak akan memilih keluar dari koalisi pemerintahan. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai, PKS masih menunggu sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikapnya yang kembali berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

"PKS juga sudah menyiapkan diri jika ditendang dari kekuasaan. Akan lebih mudah bagi PKS untuk mengkapitalisasi isu dikeluarkan dari koalisi," kata Gun Gun, Rabu (5/6/2013).

Ia menanggapi sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Dengan berbagai alasan, PKS juga sudah menolak ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM tahun 2012.

Gun Gun mengatakan, jika dikeluarkan dari koalisi, PKS akan menggunakan tindakan itu untuk memperkuat soliditas internal. Isu itu juga akan digunakan PKS untuk membangun kesan di publik bahwa mereka telah dizalimi.

"Jadi, prediksi saya PKS tidak akan mengundurkan diri dari koalisi. Kalaupun dikeluarkan, mereka akan menjadikan itu sebagai strategi pencitraan untuk 2014," kata Gun Gun.

Gun Gun menilai, tak kompaknya PKS dengan pemerintah karena tidak ada batasan dalam kemitraan dengan SBY. Melihat leluasanya PKS bersikap tanpa ada penerapan sanksi tegas, menurutnya, PKS seolah mendapat legitimasi dari SBY.

"Ada proses belajar dari tindakan PKS sebelumnya bahwa meskipun berbeda, mereka merasa akan tetap aman dalam perahu SBY hingga 2014. Bagi saya, PKS seharusnya lebih konsisten. Politik itu soal sikap dan konsistensi," kata Gun Gun.

"Jika PKS sudah tidak menemukan ruang kebersamaan dengan SBY, pilihan sikap untuk bermitra seharusnya jauh-jauh dari dievaluasi. Jangan double standard seperti sekarang. Publik akan respek jika PKS punya sikap dan konsistensi atas pilihan sikap itu, termasuk konsisten untuk berada di luar kekuasaan," paparnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.