Depak PKS, PPP: Beranikah SBY?

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memercayakan Ketua Sekretariat Gabungan Susilo Bambang Yudhoyono dalam bersikap menindaklanjuti perbedaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. PPP merasa tidak etis mengintervensi kebijakan sesama partai koalisi.

"Kami tidak etis melakukan intervensi di internal partai politik. Kita serahkan sepenuhnya ke Presiden. Berani enggak Pak SBY?" ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Hasrul mengatakan, sikap berbeda yang ditunjukkan PKS adalah hak politik tiap-tiap partai. PPP, lanjutnya, tidak merasa terganggu dengan keputusan PKS itu. "Kami tidak merasa terganggu ataupun dirugikan dengan sikap PKS itu. Itu hak mereka," ujar Wakil Ketua Umum PPP ini.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Pemerintah dan DPR hingga kini masih menggodok rencana skema dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke dalam kerangka APBN-P yang nilainya sekitar Rp 11,6 triliun. Skema ini adalah kompensasi kenaikan harga BBM.

Saat ini, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi masih mengundang pro dan kontra di parlemen. Setidaknya sudah ada empat fraksi yang menolak rencana ini, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Pada Selasa malam nanti, Sekretariat Gabungan akan menggelar rapat koordinasi di kediaman Wakil Presiden Boediono. Agenda utama pertemuan itu adalah menyatukan pendapat terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, hingga hari ini, PKS masih menolak rencana tersebut. Meski PKS menolak, PKS tetap akan hadir dalam rapat nanti malam.