Legimo: Perintah Djoko

Anwar bertanya apakah cara seperti itu juga berlaku di lingkungan Polri lainnya.

”Untuk yang lainnya kurang tahu, tapi yang saya kerjakan seperti itu,” kata Legimo.

Selain untuk komando, uang itu diakui Legimo juga digunakan untuk pribadi Djoko. Legimo menyebutkan, uang itu misalnya untuk pembayaran kebun di Subang, pembuatan rumah joglo, dan tiga bendel bukti pengeluaran yang ditunjukkan jaksa penuntut umum.

Pencairan dipercepat

Hakim Amin Sutikno bertanya apakah ada rapat yang diikuti Djoko sebelum pencairan dana proyek simulator berkendara pada Maret 2011. Legimo membenarkan, tetapi rapat itu terkait pembahasan tim sepak bola PS Bhayangkara.

Djoko, menurut Legimo, bertanya kepada Teddy Rusmawan. ”Ted, ada enggak yang bisa cepat carikan ini untuk kelola PS Bhayangkara. Dijawab Teddy, ’Nanti saya carikan, Pak, karena yang sudah lelang simulator roda dua’,” ucap Legimo menirukan percakapan waktu itu.

Ditanya jaksa penuntut umum Kemas Abdul Roni terkait desakan pencairan anggaran, Legimo mengaku pernah didatangi Budi untuk segera mencairkan dana proyek pada Maret 2013. Padahal, proyek belum berjalan. Budi ngotot karena ada perintah dari Djoko.

Dana cair keesokan harinya sebesar Rp 48 miliar meski tanpa kelengkapan dokumen dan proyek belum dikerjakan. Diduga Rp 30 miliar kemudian diserahkan kepada Djoko dalam empat kardus besar. Namun, Legimo mengaku tidak tahu bahwa empat kardus itu berisi Rp 30 milar.

Djoko banyak membantah keterangan Legimo, terutama terkait aliran dana kepada dirinya dan pinjaman Rp 12 miliar. Dia hanya mengakui PT Pura pernah menawarkan bantuan dan Legimo yang mengambilnya. (amr)