Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KIP Berakhir 2 Juni, Presiden Belum Pilih Pengganti

Kompas.com - 31/05/2013, 14:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa tugas komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir pada 2 Juni 2013. Akan tetapi, hingga hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memilih calon pengganti yang akan menggantikan para komisioner saat ini. Ratusan sengketa informasi publik yang ditangani KIP terancam terbengkalai.

Ketua KIP Abdulrahman Ma'mun mengatakan, proses seleksi calon anggota komisioner KIP sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2013 lalu. Sebanyak 199 orang mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KIP. Panitia seleksi yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi telah meloloskan 28 nama yang akan menjadi calon komisioner KIP.

"Nama-nama itu sudah dikirimkan ke Presiden pada 22 April lalu, dengan harapan Presiden akan memilih 21 nama yang akan diserahkan ke Komisi I DPR untuk dilakukan fit and proper test," kata Abdulrahman, saat menggelar konferensi pers, di Kantor KIP, Jumat (31/5/2013).

Abdulrahman mengatakan, hingga saat ini, nama-nama yang diserahkan ke Presiden, belum ditindaklanjuti. KIP juga telah melayangkan surat ke Presiden agar segera menindaklanjuti proses pergantian komisioner tersebut.

"Surat ke Presiden sudah kami layangkan sejak tiga minggu yang lalu," ujarnya.

Sejak terbentuk tahun 20009 hingga akhir Desember 2012, KIP telah menerima sebanyak 818 kasus sengketa informasi publik. Dari jumlah tersebut, baru 64 persen atau sekitar 526 kasus yang telah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian.

"Sedangkan tahun 2013, sampai sekarang jumlah kasus baru yang masuk ada 138 yang sudah diregister kepada kami. Tapi masih ada 94 kasus yang belum selesai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com