Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sita Rumah Luthfi yang Nilainya Miliaran Rupiah

Kompas.com - 29/05/2013, 18:27 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Kali ini, KPK menyita lahan yang diduga milik Luthfi di Desa Barengkok Bogor, Jawa Barat.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, nilai lahan seluas 5,9 hektar itu mencapai Rp 3,5 miliar. "Nilainya Rp 3,5 miliar per tahun 2008," kata Johan di Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Selain itu, KPK menyita lahan milik Luthfi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nilai lahan ini sekitar Rp 750 juta pada 2006. "Luasnya belum disampaikan," kata Johan. Diduga lahan seharga Rp 750 juta ini dibeli Luthfi dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.

Seusai diperiksa sebagai saksi Luthfi beberapa hari lalu, Hilmi mengaku diajukan pertanyaan penyidik seputar penjualan rumahnya di kawasan Cipanas pada 2006. Johan mengatakan, penyitaan aset ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat Luthfi.

Sebelumnya KPK menyita sembilan mobil mewah Luthfi dan lima rumahnya. Tiga rumah berada di kawasan Batu Ampar, Jakarta Timur, sementara dua rumah lainnya di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Condet dan di Kebagusan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

    Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

    Nasional
    Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

    Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

    Nasional
    Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

    Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

    Nasional
    Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

    Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

    Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

    Nasional
    PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

    PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

    Nasional
    Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

    Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

    Nasional
    PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

    PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

    Nasional
    PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

    PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

    Nasional
    Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

    Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

    Nasional
    Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

    Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

    Nasional
    Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

    Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

    Nasional
    Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

    Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

    Nasional
    Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

    Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com