SBY: Masih Ada Masalah

Jakarta, Kompas - Penghargaan lembaga internasional terhadap capaian demokrasi di Indonesia patut diapresiasi meski harus diakui masih banyak masalah terkait kerukunan beragama. Penghargaan itu justru harus dapat memacu bangsa untuk bekerja lebih keras.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu, Senin (27/5), sesaat sebelum bertolak ke Swedia dan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan merespons pro dan kontra tentang pemberian penghargaan World Statesman dari The Appeal of Conscience Foundation di New York, AS, kepada Presiden.

”Kalau ada sebuah lembaga internasional yang kredibel dan melakukan pengamatan saksama di Indonesia dari berbagai aspek, kemudian memberikan penghargaan kepada bangsa kita melalui presiden, tentu tidak boleh melihatnya secara tidak baik. (Kita) berterima kasih karena dunia mengamati meski banyak kekurangan di negeri kita,” katanya.

Presiden menguraikan, alasan pemberian penghargaan itu, antara lain, kemajuan demokrasi, komitmen membangun perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai, penghormatan HAM secara umum, peran Indonesia di kancah internasional, serta dialog di antara masyarakat sipil.

”Meskipun masih ada masalah dalam negeri kita, masih ada kejadian yang belum mencerminkan kerukunan hidup antarumat beragama, itu saya akui. Oleh karena itu, mudah-mudahan bagi saya sendiri, bagi bangsa Indonesia, hal baik yang dilihat dunia itu kita terima kalau itu diakui. Justru kita harus berbuat lebih keras, lebih serius, dan efektif lagi untuk perbaiki lagi,” ujarnya.

Sebelum menyampaikan pernyataan tentang penghargaan itu, Presiden menjelaskan rencana kunjungannya ke Swedia dan AS. Kunjungan ke Swedia merupakan kunjungan balasan, sekaligus untuk meningkatkan kerja sama bilateral. Adapun kunjungan ke AS untuk menghadiri pertemuan di PBB terkait penyerahan hasil Panel Tingkat Tinggi Agenda Pasca-Tujuan Pembangunan Milenium 2015. Jadi, bukan semata-mata untuk menerima penghargaan.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah A Syafii Maarif mengingatkan bahwa banyak kelompok minoritas yang menderita. Ketika terjadi serangan terhadap minoritas, negara tidak hadir. ”Penghargaan itu menyobek-nyobek perasaan keadilan,” katanya.

Secara terpisah, Tim Advokasi Gereja HKBP Filadelfia meminta Presiden untuk memerintahkan Kepala Polri agar menghentikan kriminalisasi terhadap pemimpin HKBP Filadelfia, Pendeta Palti Panjaitan. Permintaan itu disampaikan melalui anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan. ”Pendeta Palti dijadikan tersangka dengan tuduhan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Padahal, faktanya, Pendeta Palti korban kekerasan yang dilakukan massa intoleran,” kata Saur Siagian, anggota Tim Advokasi Gereja HKBP Filadelfia.

Albert melihat, persoalan pelanggaran kebebasan beragama itu karena bawahan Presiden tidak melaksanakan konkret arahan Presiden. (WHY/IAM/K10)