Wantimpres: Presiden Harus Lebih Tegas Sikapi Intoleransi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih tegas terhadap jajaran pemerintah daerah terkait berbagai kasus intoleransi. Pasalnya, Wantimpres menilai pejabat daerah telah mengabaikan instruksi Presiden.

"Setelah akhir-akhir ini berkembang, ini pertanda Presiden dapat melakukan tindakan yang tegas terhadap aparatnya karena sudah menyangkut kerukunan beragama," kata anggota Wantimpres bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan di kantor Wantimpres di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Albert memberi contoh penanganan kasus GKI Yasmin di Bogor. Ia mengaku belum melihat tindakan proaktif dari aparat daerah untuk menyelesaikan masalah GKI Yasmin yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Begitu pula dengan penyelesaian masalah HKBP Filadelfia, Bekasi. Bahkan, Albert berpendapat ada tindakan yang salah dari aparat kepolisian terkait penetapan tersangka Pendeta Palti Panjaitan dengan tuduhan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kepolisian malah menjerat korban.

Albert menambahkan, pihaknya juga menilai belum ada upaya baik dari Gubernur Jawa Timur maupun Bupati Sampang dalam penyelesaian masalah yang dialami kelompok Syiah di Sampang, Madura. Sejak peristiwa pada Agustus 2012, warga Syiah belum bisa kembali ke tempat tinggalnya.

"Saya sudah ke Sampang. Masyarakat Syiah di Sampang telah berdiam di Gelanggang Olahraga sekian bulan. Mereka sudah kehilangan harapan. Saya belum melihat upaya selesaikan masalah Syiah. Juga terhadap masyarakat Ahmadiyah, sampai sekarang tidak ada tindakan konkret dari kepala daerah di mana jemaah Ahmadiyah berdiam untuk menyelesaikan masalah," kata Albert.

Akibat dari ketidakaktifan para pejabat daerah, termasuk jajaran kementerian, kata Albert, berbagai pernyataan Presiden ketika menyikapi seluruh masalah tersebut hanya dianggap bersifat normatif. Seharusnya, mereka menjalankan instruksi Presiden.

Albert menambahkan, ia sudah menyerahkan hasil pemantauan berbagai kasus tersebut kepada Presiden. Ia meyakini Presiden akan membaca rekomendasi tertulisnya dan menindaklanjuti. "Masalah ini sensitif, bisa mengoyak bangsa ini," pungkas Albert.