Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cermati! Marak Polisi Bunuh Diri

Kompas.com - 26/05/2013, 08:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus bunuh diri anggota kepolisian dinilai sangat memprihatinkan lantaran semakin meningkat. Dalam lima bulan di tahun 2013 saja, sudah ada tiga polisi tewas bunuh diri. "Semuanya polisi jajaran bawah," kata Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam siaran pers, Minggu (26/5/2013).

Hal itu dikatakan Neta menyikapi bunuh diri yang dilakukan Bripka Jeremmy Manurung (31) di rumahnya di kawasan Jakarta Timur pada 24 Mei. Sebelumnya, Briptu Andre Hutabarat gantung diri di rumah orang tuanya di Medan pada 23 Januari. Pada 17 Januari, Aiptu Joko Subandi (48) tewas setelah menembak kepalanya sendiri di rumah istri mudanya di Magelang, Jawa Tengah.

Neta berpendapat, dari tiga kasus tersebut terlihat beratnya beban psikologis polisi jajaran bawah. Tekanan tugas di lapangan cukup berat. Terkadang, kata dia, mereka harus 24 jam berapa di lapangan.

"Dalam kondisi seperti ini, tak jarang mereka harus memenuhi ambisi atau obsesi atasan dengan target-target yang berat. Jika tidak terpenuhi, terkadang membuat mereka dikucilkan. Ironisnya, meski sudah bekerja keras, sulit sekali bagi mereka untuk bisa mengikuti pendidikan dalam rangka kenaikan pangkat," kata Neta.

Di sisi lain, tambah Neta, gaji yang mereka terima terlalu kecil jika dibanding kebutuhan hidup. Hal itu sering dikeluhkan sejumlah polisi kepada IPW. Pengakuan para polisi, kata Neta, keras yang tidak kenal waktu, namun pendapatan kecil kerap membuat konflik dengan istri. Akhirnya, polisi di jajaran bawah merasa frustasi.

"Memang cukup banyak polisi yang berhasil menghadapi tekanan. Tapi ada juga yang tidak mampu sehingga melakukan disersi atau tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Fenomena ini seharusnya dicermati oleh atasan langsung. Saat ada bawahannya yang mulai menunjukkan tanda-tanda depresi, harus langsung diatasi. Misalnya, dengan memintanya beristirahat atau membebaskan dari tugas-tugas berat," pungkas Neta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com