Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Dia Sumber Pendanaan PKS

Kompas.com - 24/05/2013, 20:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan sumber pendanaan untuk biaya operasional di partainya. Ia sampaikan, sumber pendanaan PKS berasal dari infak para kader yang ditentukan oleh posisi serta penghasilan masing-masing.

Mardani menegaskan, setiap kader yang menduduki jabatan potensial, seperti menteri atau anggota DPR, beban infak mencapai Rp 20 juta. Infaq tersebut dibayarkan setiap bulan melalui auto debet. Para kader PKS yang menjadi anggota DPR juga memiliki kewajiban lebih untuk memberikan infak sebesar Rp 2,5 juta ke DPW, dan Rp 1 juta ke DPC.

"Di pusat, tiap rekening otomatis," kata Mardani, di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Sementara untuk kader lainnya, besaran infak ditentukan berdasarkan jumlah penghasilannya. Ada lima kategori, yakni kader yang memberikan infak bulanan sebesar 2,5 persen, tiga persen, empat persen, lima persen, dan 7,5 persen dari jumlah penghasilannya.

Para kader yang memberikan infak sebesar 2,5 persen adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, beban infak tiga persen untuk yang berpenghasilan Rp 3 juta sampai Rp 5 juta, dan beban infak empat persen yang penghasilannya mencapai Rp 10 juta.

Adapun para kader yang memiliki penghasilan lebih Rp 10 juta per bulan memberikan infak sebesar lima persen. Selanjutnya, beban infak 7,5 persen ditujukan bagi kader PKS yang penghasilannya lebih dari Rp 30 juta.

Pemberian infak ini merupakan hal wajib di PKS. Apabila telat atau tak membayar, maka akan tercatat di bendahara, sanksi untuk kader yang melanggar hingga berupa pemecatan.

"Kalau satu dua bulan telat masuk dalam sanksi ringan. Tapi kalau benar-benar dia menolak infak, maka itu akan berujung pemecatan," ujar Mardani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com