Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Inginkan PKS Keluar dari Koalisi

Kompas.com - 22/05/2013, 14:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menginginkan agar partainya segera keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Pasalnya, selama ini, Fahri mengaku tak mendukung gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu (22/5/2013). Anggota Komisi VII yang kini dipindah ke Komisi III itu mengaku keinginannya itu hanyalah pendapat pribadi dan berbeda dengan keputusan Majelis Syuro PKS.

Saat ditanyakan alasannya meminta PKS keluar dari koalisi, Fahri tak menjelaskan lebih lanjut. Ia justru menyinggung tentang perkara hukum yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut dia, kasus yang menimpa Luthfi merupakan kasus yang paling berdampak bagi partainya karena langsung mengenai jantung kekuasaan partai ini.

Ia pun berharap agar masyarakat bisa menilai secara obyektif dan membedakan urusan personal dan partai. Wacana keluarnya PKS dari koalisi ini bukanlah baru terungkap ke publik.

Saat Luthfi Hasan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi, Presiden PKS yang baru saja terpilih, Anis Matta, menyinggung keinginan kadernya untuk keluar dari koalisi dalam pidato perdananya. Ia tidak menampik bahwa aspirasi dari kader PKS itu muncul setelah Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

"Suara itu kencang berembus setelah peristiwa ini. Keputusannya akan dilakukan dalam waktu yang akan datang," kata Anis. Namun, wacana ini dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq. Mahfudz mengatakan, dalam rapat Majelis Syuro PKS sama sekali tidak dibahas soal nasib PKS dalam koalisi. "Tidak pembahasan soal koalisi dalam Majelis Syuro terakhir," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com