Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Status Tersangka Aiptu Labora Tak Wajar

Kompas.com - 19/05/2013, 12:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai ada hal yang tidak wajar dalam penetapan Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus sebagai tersangka terkait keberadaan 'rekening gendutnya'. Anggota Kepolisian Resor Sorong ini justru ditetapkan sebagai tersangka usai mengklarifikasi kasus yang tengah menimpa dirinya di Polda Papua.

Penilaian itu dikatakan Komisioner Kompolnas M Nasser, Minggu (19/5/2013). Nasser mengatakan, ada hal yang seolah direkayasa oleh pihak kepolisian dalam upaya penetapan tersangka terhadap Labora Sitorus. "Kemarin itu kan (dia) melaporkan dan datang secara sukarela. Dia ingin menanyakan kelanjutan kasusnya. Kemudian dia malah di BAP. Setelah pulang, dia justru mendapat surat pemanggilan sebagai tersangka," katanya saat dihubungi Kompas.com. (Padahal) dia datang secara sukarela untuk klarifikasi. Malah (saat datang) dipertanyakan oleh penyidik," sambungnya.

Kompolnas, kata Nasser, melihat adanya upaya persaingan bisnis yang tidak sehat dalam kasus Labora Sitorus. Persaingan bisnis itu, kata Nasser, diduga terjadi antara atasan dan bawahan, dalam hal ini antara petinggi Polda Papua dengan Labora Sitorus yang hanya polisi berpangkat rendah. "Ini didasari persaingan bisnis, ada pejabat Polri yang memihak ke orang lain," tuturnya.

Kompolnas, menurut Nasser, meminta agar aparat kepolisian dapat bertindak profesional dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah perkara pidana. "Kompolnas mendorong agar penetapan tersangka harus dengan profesionalitas tinggi, dan tanpa intervensi pihak manapun, termasuk dalam rangka penetapan tersangka harus dengan perhitungan cermat," katanya.

Terkait 'rekening gendut' Labora Sitorus, polisi telah menyita 1.000 ton solar dan 115 peti kemas berisi kayu olahan. Pihak kepolisian menyatakan tengah mendalami pencucian uang serta transaksi yang mencapai total Rp 1,5 triliun sejak 2007.

Sementara itu, Kompolnas juga menyesalkan tindakan kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Labora di halaman Kompolnas. Kepolisian dinilai tidak menghargai Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com