Herman Khaeron Tak Mau Disebut Anggota DPR Pembolos

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron menolak jika disebut salah satu anggota Dewan yang hobi membolos rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Herman, namanya bisa masuk dalam daftar anggota Dewan yang tingkat kehadirannya rendah akibat tugas ke luar negeri.

Berdasarkan data Badan Kehormatan BK, presensi Herman hanya 25 persen di rapat paripurna selama masa sidang II tahun sidang 2012-2013 (19 November-14 Desember 2012).

Herman bercerita, ketika rapat paripurna tanggal 11, 13, dan 14 Desember 2012 , ia tengah berada di Cina dalam rangka kunker Komisi IV DPR. Kunker itu, kata dia, sudah mendapat izin dari Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Umum DPP Demokrat, sampai pimpinan DPR.

"Kalau dikatakan bolos, salah. Yang benar kita sedang kunker. Itu pun tugas kedewanan," kata Herman, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Herman mengaku sudah meminta klarifikasi BK. Ia pun tidak protes lantaran BK sudah memberi keterangan bahwa ketidakhadirannya karena izin kunker. Namun, akibat pemberitaan, Herman merasa agak sulit memperbaiki citra di masyarakat.

"Kalau soal kerajinan, di Komisi IV saya paling rajin. Paling penting kan rapat di komisi, subtansinya jauh lebih penting. Paripurna hanya pengambilan keputusan bersama. Tapi saya tidak anggap rapat paripurna tidak penting. Kalau rapat di komisi itu bisa tiga hari tiga malam," katanya.

Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa berharap BK membuka data presensi sidik jari. Data presensi manual yang dibuka BK, kata dia, bisa saja hasil manipulasi. Anggota Dewan bisa meminta orang lain untuk menandatangani daftar hadir.

"Kalau data finger print dibuka, pembolos-pembolos sesungguhnya bisa ketauan. Data sidik jari kan enggak bisa dibohongi. Buka aja data mulai dari finger print dipasang. Nanti kelihatan di setiap masa sidang siapa yang sering bolos. Kalau sekarang kan ada yang merasa rajin, tapi kebetulan pada masa sidang itu dia enggak bisa datang," kata Saan.

"Jadi sia-sia kalau data finger print enggak dibuka. Tujuan presensi sidik jari kan untuk membuat anggota Dewan lebih disiplin. Kalau udah dibeli, dipakai, tapi enggak dibuka buat apa juga? BK juga harus konsisten membuka data, enggak perlu ada desakan publik," kata anggota Komisi III DPR itu.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Wakil Rakyat Kok Pembolos!