Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Jubir KPK, PKS Yakin Elektabilitas Tidak Turun

Kompas.com - 14/05/2013, 21:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyatakan, keputusan partainya melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi tidak akan mengganggu elektabilitas partainya dalam Pemilu 2014 mendatang.

Menurutnya, pelaporan tersebut justru menegaskan karakter PKS yang taat hukum. Saat ditemui di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Fahri mengatakan, tidak ada alasan bagi partainya untuk takut melaporkan Johan Budi ke Mabes Polri.

"Takut itu hanya kepada Allah dan (kalau) melanggar hukum. Kalau menegakkan hukum, tidak boleh takut," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (14/5/2013).

Sebelumnya, tim penyidik KPK mendatangi kantor DPP PKS untuk menyegel enam unit mobil yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Senin (6/5/2013).

Keeseokan harinya, tim penyidik KPK kembali mendatangi kantor DPP PKS untuk menyita keenam mobil tersebut. Namun, dalam upaya tersebut, terjadi ketegangan antara pihak keamanan kantor DPP PKS dan tim eksekutor.

Menurut mereka, tim eksekutor KPK yang datang tidak dilengkapi dengan surat perintah penyitaan sehingga tidak diperbolehkan untuk membawa keenam mobil tersebut.

Fahri menambahkan, pihaknya selama ini selalu membangun karakter positif di masyarakat. "Kami di PKS tidak mau hidup dengan citra. Kami mau hidup dengan kebenaran yang kami yakini. Karakter yang kami yakini," tegasnya.

Terkait upaya penghalangan, menurutnya, adalah hal yang wajar dilakukan pihak keamanan. Hal itu disebabkan oleh banyak kasus penipuan yang terjadi di sebuah instansi yang didatangi pihak yang mengaku sebagai KPK.

"Dia (KPK) lembaga yang superbody. Bahwa lembaga sekuat ini tidak boleh salah karena tidak salah pun disalahgunakan," ujarnya.

Meski demikian, penghalangan itu tidak akan terjadi jika tim penyidik KPK menaati aturan yang berlaku.

"Saya kemarin ke KPK datang dan mengisi daftar hadir dan sebagainya. Seharusnya mereka juga. Kenapa (datang) ke DPP PKS langsung sembunyi di belakang gedung. Maksudnya apa itu?" tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Nasional
    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Nasional
    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Nasional
    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Nasional
    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Nasional
    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    Nasional
    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Nasional
    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Nasional
    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    Nasional
    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com