Kompas.com - 14/05/2013, 12:02 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, hasil rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) memutuskan agar pembahasan APBN Perubahan dipercepat. Keputusan ini diambil sebagai implikasi dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Nurhayati menjelaskan, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan domain pemerintah pusat. Dalam UU APBN 2012, Pasal 8 Ayat 10 diatur kewenangan pemerintah pusat menaikkan harga BBM dengan catatan memiliki alasan yang penting. "Atas dasar itu, kami mendesak APBN-P segera dibahas," kata Nurhayati, saat dihubungi, Selasa (14/5/2013).

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, sesuai UU APBN, pemerintah berhak mengeluarkan keputusan untuk menaikkan harga BBM. Namun, pemerintah, kata Nurhayati, tak akan menaikkan harga BBM tanpa memberikan kompensasi, misalnya bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Karena (BLSM) inilah, DPR diajak (terlibat). Pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM tanpa memberi kompensasi," ujarnya. Rapat Setgab digelar Senin (13/5/2013) malam, di Kantor Setgab, Jakarta Pusat. Seluruh perwakilan pimpinan partai hadir dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Setgab Aburizal Bakrie.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Nasional
    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    Nasional
    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Nasional
    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Nasional
    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Nasional
    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Nasional
    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Nasional
    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Nasional
    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Nasional
    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Nasional
    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.