Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara LHI: Barang Disita Tidak Perlu Dibawa

Kompas.com - 13/05/2013, 21:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Muhammad Assegaf, menyatakan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya tidak perlu membawa keenam mobil yang sebelumnya telah disegel. Menurutnya, penyidik dapat menitipkan barang yang telah disita tersebut kepada pemiliknya.

"Sebetulnya secara hukum yang disebut penyitaan itu adalah tidak perlu dan tidak harus barangnya dibawa. Itu secara hukum ya. Disita ditempat, dibuat berita acara, kemudian dititipkan kembali, itu bisa. Itu lazim," kata Assegaf saat ditemui di kantor DPP PKS di Jakarta, Senin (13/5/2013) malam.

Seperti diketahui, hari ini rencananya tim penyidik berencana akan membawa keenam mobil mewah yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang dalam proyek pengadaan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Keenam mobil mewah itu ialah Mitsubishi Grandis, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Navara Frontier, Toyota Fortuner, Mazda CX 9, dan VW Caravelle. Sayangnya, penyitaan tersebut urung dilakukan. KPK berdalih bahwa im penyidik yang akan melakukan penyitaan sedang sibuk.

"KPK mengatakan bahwa mereka kekurangan orang dan tenaga untuk melakukan penyitaan," katanya.

Assegaf mengatakan, keenam mobil yang akan disita oleh KPK tidak semuanya merupakan milik LHI. Dikatakan, hanya ada dua mobil milik LHI, yaitu Mazda CX 9 dan Mitsubishi Pajero Sport. Sementara keempat mobil lain merupakan milik kader PKS yang lain.

"Jika yang disita itu ternyata tidak ada kaitan dengan tersangka, orang yang memiliki barang tersebut bisa melakukan gugatan. Jadi, saya pikir tidak perlu terlalu di-blow up dan terlalu dibesar-besarkan. Penyitaan tidak perlu membawa barang tersebut. Jadi kan kesannya seolah menghalang-halangi," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com