Hilmi Aminuddin Tak Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 10/05/2013, 11:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (10/5/2013), dengan alasan ada acara lain yang tidak dapat ditinggalkan. Sedianya Hilmi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan kuota impor daging sapi dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Hari ini Ustaz Hilmi tidak bisa hadir karena acara yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelum panggilan KPK," kata pengacara Hilmi, Zainuddin Paru, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Zainuddin menyambangi Gedung KPK untuk mengantarkan surat keterangan tidak hadirnya Hilmi. Zainuddin mengaku tidak tahu persis acara apa yang akan dihadiri kliennya hari ini.

"Karena dalam kapasitas beliau, tentu banyak acara yang harus dilakukan," tambahnya.

Kendati demikian, dia membantah kliennya menghindari proses hukum dengan batal memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Bagaimana mungkin menghindari jadwal. Ini kan jauh-jauh hari (acara itu) dirancang," ujar Zainuddin.

KPK memeriksa Hilmi karena petinggi PKS itu dianggap tahu seputar kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi. Surat pemanggilan untuk Hilmi diantarkan penyidik KPK ke kantor DPP PKS, Selasa (7/5/2013), bersamaan dengan upaya penyidik untuk menyita lima mobil di DPP PKS.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya memastikan, pemeriksaan Hilmi ini tidak berkaitan dengan gagalnya upaya penyidik KPK menyita lima mobil dari kantor DPP PKS.

"Tidak ada hubungannya karena memang disampaikan tadi, kita memang berencana, kebetulan juga dikirimkan surat-suratnya tadi untuk periksa Hilmi," katanya.

KPK gagal menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Luthfi dari kantor DPP PKS hari ini. Tim penyidik KPK dihalang-halangi puluhan orang meskipun penyidik membawa surat penyitaan. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Dia bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama terkait upaya menambah jatah kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut.

Nilai komitmen fee yang dijanjikan ke Luthfi mencapai Rp 40 miliar. Dari Rp 40 miliar tersebut, baru Rp 1,3 miliar yang terealisasi. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa anak Hilmi yang bernama Ridwan Hakim. Ridwan beberapa kali diperiksa KPK setelah sempat terbang ke Turki sehari sebelum dicegah bepergian ke luar negeri.

Baca juga:
Tifatul: Fathanah dan Wanita-wanitanya Tak Ada Hubungan dengan PKS
Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan
Soal Mobil yang Akan Disita KPK, Luthfi Bilang Enggak 'Nonton' TV
Ada 'Daging' untuk Pak Luthfi...
Ditanya Mobil-mobil Mewahnya, Luthfi Cuma Senyum
Sederet Mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan Ishaaq

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

     Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

    Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

    Nasional
    Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

    Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

    Nasional
    Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

    Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

    Nasional
    5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

    5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

    Nasional
    Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

    Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

    Nasional
    'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

    "Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

    Nasional
    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

    Nasional
    Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

    Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

    Nasional
    Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

    Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

    Nasional
    Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

    Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

    Nasional
    Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

    Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

    PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

    Nasional
    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X