Kompas.com - 10/05/2013, 11:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (10/5/2013), dengan alasan ada acara lain yang tidak dapat ditinggalkan. Sedianya Hilmi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan kuota impor daging sapi dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Hari ini Ustaz Hilmi tidak bisa hadir karena acara yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelum panggilan KPK," kata pengacara Hilmi, Zainuddin Paru, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Zainuddin menyambangi Gedung KPK untuk mengantarkan surat keterangan tidak hadirnya Hilmi. Zainuddin mengaku tidak tahu persis acara apa yang akan dihadiri kliennya hari ini.

"Karena dalam kapasitas beliau, tentu banyak acara yang harus dilakukan," tambahnya.

Kendati demikian, dia membantah kliennya menghindari proses hukum dengan batal memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Bagaimana mungkin menghindari jadwal. Ini kan jauh-jauh hari (acara itu) dirancang," ujar Zainuddin.

KPK memeriksa Hilmi karena petinggi PKS itu dianggap tahu seputar kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi. Surat pemanggilan untuk Hilmi diantarkan penyidik KPK ke kantor DPP PKS, Selasa (7/5/2013), bersamaan dengan upaya penyidik untuk menyita lima mobil di DPP PKS.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya memastikan, pemeriksaan Hilmi ini tidak berkaitan dengan gagalnya upaya penyidik KPK menyita lima mobil dari kantor DPP PKS.

"Tidak ada hubungannya karena memang disampaikan tadi, kita memang berencana, kebetulan juga dikirimkan surat-suratnya tadi untuk periksa Hilmi," katanya.

KPK gagal menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Luthfi dari kantor DPP PKS hari ini. Tim penyidik KPK dihalang-halangi puluhan orang meskipun penyidik membawa surat penyitaan. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Dia bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama terkait upaya menambah jatah kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut.

Nilai komitmen fee yang dijanjikan ke Luthfi mencapai Rp 40 miliar. Dari Rp 40 miliar tersebut, baru Rp 1,3 miliar yang terealisasi. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa anak Hilmi yang bernama Ridwan Hakim. Ridwan beberapa kali diperiksa KPK setelah sempat terbang ke Turki sehari sebelum dicegah bepergian ke luar negeri.

Baca juga:
Tifatul: Fathanah dan Wanita-wanitanya Tak Ada Hubungan dengan PKS
Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan
Soal Mobil yang Akan Disita KPK, Luthfi Bilang Enggak 'Nonton' TV
Ada 'Daging' untuk Pak Luthfi...
Ditanya Mobil-mobil Mewahnya, Luthfi Cuma Senyum
Sederet Mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan Ishaaq

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

    Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

    Nasional
    Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

    Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

    Nasional
    Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

    Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

    Nasional
    Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

    Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

    Nasional
    Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

    Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

    Nasional
    Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

    Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

    Nasional
    Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

    Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

    Nasional
    Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

    Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

    Nasional
    Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

    Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

    Nasional
    Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

    Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

    Nasional
    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Nasional
    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Nasional
    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

    Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

    Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X