Kompas.com - 07/05/2013, 20:03 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai wajar bila semua bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat yang diusung partai tersebut tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, ada salah tafsir dari aturan KPU yang akhirnya membuat seluruh bacaleg PKS tak menyertakan surat kesehatan rohani saat proses pendaftaran.

Eka menjelaskan, seluruh bacaleg PKS tidak menyertakan surat kesehatan rohani karena tidak melibatkan psikolog saat tes kesehatan. Di waktu bersamaan, pada saat masa pendaftaran, panitia nasional pendaftaran bacaleg PKS juga menggunakan format yang sama, yakni tidak menggunakan surat kesehatan rohani. Akibatnya, tak ada satu berkas pun yang dilengkapi dengan surat kesehatan rohani.

"Karena semua diurus Panitia Nasional, formatnya sama, wajar kalau semua keputusannya sama. Kami anggap aturan KPU bisa ditafsirkan cukup dengan surat dokter," kata Eka saat dihubungi, Selasa (7/5/2013).

KPU menyatakan, ada tiga partai politik yang semua bacalegnya tidak memenuhi syarat. Tiga parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hal itu terungkap dalam pengumuman hasil verifikasi 12 parpol peserta Pemilu 2014 oleh KPU di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Dalam pengumuman itu disebutkan, semua data bakal caleg dari PKS, yakni 492 orang, tidak ada yang memenuhi syarat. Begitu pula PPP, yaitu sebanyak 467 orang, dan PKPI sebanyak 330 orang.

Banyak alasan data bakal caleg tidak dapat diterima. Contohnya, adanya bakal caleg ganda, seperti terdaftar di dua parpol, di dua daerah pemilihan, atau di dua lembaga perwakilan. Ada pula kekurangan administrasi, seperti fotokopi ijazah, foto, fotokopi KTP, fotokopi kartu tanda anggota parpol, dan syarat administrasi lain. KPU memberi waktu kepada semua parpol untuk memperbaiki kekurangan mulai 9-22 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.

Baca berita terkait dalam topik:
Verifikasi DCS Pemilu 2014
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    Nasional
    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Nasional
    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

    Nasional
    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Nasional
    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Nasional
    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Nasional
    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Nasional
    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    Nasional
    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    Nasional
    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    Nasional
    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.