KPK Panggil Presiden PKS Anis Matta terkait Fathanah

Kompas.com - 07/05/2013, 19:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta untuk diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Ahmad Fathanah. Surat pemanggilan Anis diantar penyidik KPK ke kantor DPP PKS pada Selasa (7/5/2013), bersamaan dengan upaya penyidik menyita lima mobil di DPP PKS.

"KPK juga memanggil Anis Matta untuk diperiksa sebagai saksi TPPU (tindak pidana pencucian uang)  AF (Ahmad Fathanah)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa. Ia mengaku belum tahu kapan persisnya Anis akan diperiksa.

KPK memeriksa Anis karena dianggap tahu seputar kasus TPPU yang menjerat Fathanah. Adapun Fathanah merupakan orang dekat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Selain ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Fathanah dijerat dengan Pasal TPPU. Dia diduga menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan sejumlah cara, salah satunya mentransfer ke pihak lain, atau membelikan barang untuk pihak lain. KPK juga menetapkan Luthfi sebagai tersangka untuk kasus yang sama.

Hari ini KPK memeriksa adik Anis yang bernama Saldi Matta terkait kasus Fathanah. Seusai diperiksa, Saldi mengaku pernah menerima transfer uang dari Fathanah senilai Rp 50 juta. Menurut Saldi, uang itu merupakan pembayaran utang. Dia meminjamkan Fathanah uang Rp 50 juta pada September tahun lalu dan mendapatkan pengembaliannya pada Januari 2013.


Sebelumnya diberitakan, KPK juga melayangkan surat panggilan untuk memanggil Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Ia  akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Johan memastikan, pemanggilan Anis tidak berkaitan dengan gagalnya upaya penyidik KPK menyita lima mobil dari kantor DPP PKS. Terkait kelanjutan penyidikan kasus ini, sore tadi KPK gagal menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Luthfi dari kantor DPP PKS hari ini. Tim penyidik KPK dihalang-halangi puluhan orang meskipun penyidik membawa surat penyitaan.

 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

    Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

    Nasional
    Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

    Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

    Nasional
    Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

    Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

    Nasional
    Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

    Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

    Nasional
    Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Nasional
    Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

    Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

    Nasional
    Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

    Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

    Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

    Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

    Nasional
    Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

    Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

    Nasional
    Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

    Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

    Nasional
    36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

    36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

    Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Nasional
    KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

    KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X