Kompas.com - 06/05/2013, 14:55 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Seluruh calon anggota legislatif dalam Pemilu 2014 diimbau untuk melaporkan seluruh dana kampanye yang digunakan. Pelaporan dana kampanye tersebut guna mengantisipasi timbulnya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Senin (6/5/2013). Menurutnya, imbauan tersebut telah diatur di dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

"Karena sistem proporsional terbuka membuat persaingan bukan saja antarparpol. KPU juga berencana mengimbau para caleg untuk melaporkan dana kampanye," kata Arief.

KPU, kata Arief, akan mengaudit seluruh dana kampanye yang dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu. Hasil audit tersebut nantinya akan diumumkan melalui situs resmi KPU. "Caleg yang enggak melaporkan dana kampanyenya ya enggak apa-apa. Sunnah lah ya. Nanti biar masyarakat menilai, ternyata calegnya transparan atau enggak," katanya.

Namun begitu, KPU berharap setiap bakal caleg dapat melaporkan seluruh pemasukan dan pengeluaran selama masa kampanye secara terbuka. Sampai saat ini, KPU masih terus menggodok rancangan peraturan KPU terkait dana kampanye. Dalam PKPU itu nantinya juga akan diatur mengenai mekanisme pelaporan dana kampanye partai politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Nasional
    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Nasional
    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Nasional
    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    Nasional
    Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

    Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.