MA: Putusan Sudah Jelas

Kompas.com - 02/05/2013, 02:40 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Mahkamah Agung tidak akan mengeluarkan fatwa terkait eksekusi Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. MA memandang fatwa tidak diperlukan karena putusan dalam perkara tersebut sudah jelas.

”Diminta fatwa pun, (sikap) kami sama dengan isi putusan. Jadi, apalagi yang dimaui,” ujar Ketua MA Hatta Ali, Rabu (1/5), saat ditemui seusai acara wisuda purnabakti 10 hakim agung di gedung MA, Jakarta. Hatta menyarankan agar Susno taat pada hukum dan melaksanakan saja apa yang sudah diputuskan hakim. ”Sebagai warga negara yang baik, lebih baik dia melaksanakan putusan itu,” tambahnya.

Susno mempersoalkan tidak adanya perintah penahanan seperti diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 197 Ayat (2), putusan yang tidak mencantumkan perintah penahanan batal demi hukum.

Namun, Hatta menegaskan, perintah penahanan tidak diperlukan dalam putusan kasasi. ”Karena putusan yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) harus dilaksanakan. Tidak perlu lagi ada perintah untuk penahanan. Itu otomatis. Begitu diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor, jaksalah yang melaksanakan,” ungkapnya.

Pendapat serupa diutarakan mantan Ketua MA Harifin A Tumpa. Ditemui terpisah, Harifin mengatakan, Pasal 197 Ayat (1) Huruf k itu bersifat alternatif sehingga tidak mutlak dan kasuistis. Tidak semua putusan digeneralisasi harus mencantumkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k.

”Ada putusan-putusan hakim yang tidak bisa ditahan. Misalnya perkara penghinaan yang ancaman hukumannya hanya satu tahun, itu tidak bisa diperintahkan untuk ditahan. Pengacara itu tidak membaca dengan baik makna suatu pasal. Menurut saya, alasan yang mereka kemukakan tidak masuk akal,” ujarnya.

Harifin juga menegaskan, pencantuman Pasal 197 Ayat (1) Huruf k sebenarnya hanya berlaku untuk putusan tingkat pertama dan banding. Putusan MA tidak perlu mencantumkan karena sudah berkekuatan hukum tetap.

Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai gagal menjelaskan posisi kasus itu. ”Menurut saya, kejaksaan gagal menjelaskan soal Susno ini. Kalau saja kejaksaan lebih tegas dan menampilkan sosok yang lebih berwibawa, simpati publik akan lebih mendukung kejaksaan,” kata praktisi hukum Taufik Basari.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi tidak lelah menyatakan, belum ada titik terang dalam eksekusi Susno. Ketika disinggung soal kelengkapan alat dan infrastruktur kejaksaan untuk mengejar buronan, Untung mengelak menjawab.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai Kejagung dan Polri dilematis. ”Ada beberapa kalangan di Polri dan jaksa yang menginginkan eksekusi, ada juga yang tidak ingin eksekusi dilakukan,” kata Neta. Namun, prinsipnya, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, informasi yang diperoleh Polri terkait keberadaan Susno disampaikan kepada jaksa.

Kemarin, rumah Susno di Puri Cinere tampak sepi. ”Sudah lama pergi. Mungkin sejak kasus cicak-buaya dulu itu,” ujar petugas keamanan Perumahan Puri Cinere, Muhadi. ”Sejak dahulu rumahnya cenderung tertutup. Warga di sini juga tidak terlalu mau ikut campur urusan orang lain,” kata istri ketua RT di wilayah Susno tinggal, Ayu Kartika. (ANA/RYO/FER/K10)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Nasional
6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

Nasional
Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Nasional
Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Nasional
Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Nasional
Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Nasional
Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Nasional
UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X