PDI-P Tak Persoalkan Politik Dinasti

Kompas.com - 01/05/2013, 21:18 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemuda dan Olahraga Maruarar Sirait menilai, tidak ada yang salah dari adanya politik dinasti. Bahkan, di dalam partainya pun terdapat sejumlah anggota fraksi di DPR yang memiliki hubungan keluarga. Sebut saja di antaranya Puan Maharani dan Guruh Soekarnoputra.

Menurut dia, dalam dunia politik, tak memandang asal-muasal seseorang. Bagi dia, yang terpenting adalah adanya dukungan dari masyarakat terhadap seorang anggota Dewan atau caleg tersebut. "Tidak ada jaminan anak siapa, cucu siapa, kalau memang tidak berkualitas, tidak mempunyai kompetensi, maka tidak didukung publik," katanya, di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Dirinya pun tidak mempersoalkan anggapan PDI-P menjalankan politik dinasti. "Saya tidak menolak menjadi bagian dari dinasti, tetapi harus yang berkualitas, berintegritas yang nasionalis dengan dukungan publik yang kuat tidak sembarangan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda menilai, adanya politik dinasti yang terjadi di sejumlah partai politik justru merusak nilai-nilai demokrasi yang diusung partai. Tidak hanya itu, dinasti politik juga dianggap merusak sistem kaderisasi partai.

"Partai harus mendengar publik karena bisa membuat demokrasi tidak sehat dan sirkulasi (kader dalam) perekrutan politik (menjadi) mandek," tukasnya.

Hanta menuturkan, seorang kader partai, baik itu yang duduk sebagai fungsionaris partai maupun sebagai anggota dewan, harus memiliki kriteria yang baik, yaitu kapabilitas, aseptibilitas, dan integritas. Jika seandainya dinasti politik harus terbangun, tidak serta-merta seseorang yang berasal dari keluarga pimpinan partai menempati posisi strategis di partai.

Harus ada proses seleksi yang cukup ketat sebelum menyatakan orang itu layak untuk menempati posisi strategis. "Mau anak pejabat atau publik figur tidak masalah. Tapi harus ikuti mekanisme ikuti kriteria dan kaderisasi yang sehat," ujarnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

    Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

    Nasional
    Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

    Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

    Nasional
    Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

    Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

    Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

    Nasional
    Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

    Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

    Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

    Nasional
    Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

    Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

    Nasional
     Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

    Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

    Nasional
    Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

    Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

    Nasional
    Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

    Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

    Nasional
    Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

    Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

    Nasional
    Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

    Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

    MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

    Nasional
    UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

    Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X