Kompas.com - 01/05/2013, 21:18 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemuda dan Olahraga Maruarar Sirait menilai, tidak ada yang salah dari adanya politik dinasti. Bahkan, di dalam partainya pun terdapat sejumlah anggota fraksi di DPR yang memiliki hubungan keluarga. Sebut saja di antaranya Puan Maharani dan Guruh Soekarnoputra.

Menurut dia, dalam dunia politik, tak memandang asal-muasal seseorang. Bagi dia, yang terpenting adalah adanya dukungan dari masyarakat terhadap seorang anggota Dewan atau caleg tersebut. "Tidak ada jaminan anak siapa, cucu siapa, kalau memang tidak berkualitas, tidak mempunyai kompetensi, maka tidak didukung publik," katanya, di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Dirinya pun tidak mempersoalkan anggapan PDI-P menjalankan politik dinasti. "Saya tidak menolak menjadi bagian dari dinasti, tetapi harus yang berkualitas, berintegritas yang nasionalis dengan dukungan publik yang kuat tidak sembarangan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda menilai, adanya politik dinasti yang terjadi di sejumlah partai politik justru merusak nilai-nilai demokrasi yang diusung partai. Tidak hanya itu, dinasti politik juga dianggap merusak sistem kaderisasi partai.

"Partai harus mendengar publik karena bisa membuat demokrasi tidak sehat dan sirkulasi (kader dalam) perekrutan politik (menjadi) mandek," tukasnya.

Hanta menuturkan, seorang kader partai, baik itu yang duduk sebagai fungsionaris partai maupun sebagai anggota dewan, harus memiliki kriteria yang baik, yaitu kapabilitas, aseptibilitas, dan integritas. Jika seandainya dinasti politik harus terbangun, tidak serta-merta seseorang yang berasal dari keluarga pimpinan partai menempati posisi strategis di partai.

Harus ada proses seleksi yang cukup ketat sebelum menyatakan orang itu layak untuk menempati posisi strategis. "Mau anak pejabat atau publik figur tidak masalah. Tapi harus ikuti mekanisme ikuti kriteria dan kaderisasi yang sehat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

    Nasional
    Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

    Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

    Nasional
    Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

    Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

    Nasional
    Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

    Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

    Nasional
    Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

    Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

    Nasional
    9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

    9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

    Nasional
    Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

    Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

    Nasional
    Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

    Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

    Nasional
    Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

    Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

    PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

    Nasional
    Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

    Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

    Nasional
    PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

    PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

    Nasional
    Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.