Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedemo: Pemerintah Tak Pernah Memihak Kaum Buruh

Kompas.com - 01/05/2013, 16:54 WIB
Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi buruh, mahasiswa, dan masyarakat menggelar aksi Hari Buruh di titik nol Yogyakarta, Rabu (1/5/2013). Aksi yang dimulai dari taman parkir Abu Bakar Ali ini diikuti sekitar 800 orang.

Massa mengawali aksinya dengan berjalan kaki dari taman parkir Abu Bakar Ali sekitar pukul 10.30 WIB. Massa juga sempat menyambangi kantor DPRD Provinsi DIY. Seusai menggelar orasi, massa kembali melanjutkan demo menuju titik nol km.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster-poster yang sebagian besar didominasi tuntutan penolakan outsourcing dan penghapusan sistem kerja kontrak.

Koordinator umum aksi May Day 2013, Kirnadi, mengatakan, pemerintah demi pemerintah yang berkuasa di Indonesia tidak pernah membela kepentingan kaum buruh. Pemerintah, menurutnya, malah menjadi garda depan dalam melindungi dan mempertahankan kepentingan para pemilik modal melalui kebijakan-kebijakan pro-Neoliberalisme.

"Pemerintah seakan membiarkan terjadinya outsourcing dan sistem kontrak. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sama sekali tidak memihak kaum buruh," terangnya, Rabu (1/5/2013).

Ia menambahkan, berbagai undang-undang terkait perburuhan justru melegalkan penindasan. Bahkan, ketika ada produk hukum yang sedikit menjamin hak-hak buruh, itu pun tidak pernah ditegakkan.

"Dalam berbagai kasus perselisihan hubungan industrial, pemerintah akan membiarkan para pemilik modal bertarung dengan kaum buruh di pengadilan," paparnya.

Lebih lanjut, Kirnadi mengungkapkan, ketika buruh sudah bersusah payah memenangkan tuntutan kenaikan upah, pemerintah di berbagai daerah justru begitu mudah menyetujui penangguhan upah.

Dalam aksi Hari Buruh 2013 ini, Komite Aksi May Day menuntut penghapusan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan menuntut jaminan kesehatan untuk buruh di seluruh rakyat Indonesia. Massa juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Kenaikan harga BBM akan semakin mencekik kehidupan rakyat. Kami mendesak dan menuntut agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com