Kompas.com - 30/04/2013, 18:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, eksepsi atau nota keberatan tim pengacara Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo tidak memuat hal-hal yang substantif. Pemaparan tim pengacara Djoko, kata Bambang, sudah di luar lingkup eksepsi yang diatur undang-undang.

"Sepanjang yang saya ikuti dari kantor, kami tidak melihat hal-hal yang substantif dan fundamental dalam nota keberatan yang diajukan penasihat hukum karena di luar lingkup eksepsi seperti tersebut dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Selasa (30/4/2013).

Dalam nota keberatannya, tim pengacara Djoko mengkritisi dakwaan jaksa KPK. Salah satu yang disoroti mengenai pasal tindak pidana pencucian uang. Menurut pengacara Djoko, KPK tidak berwenang menyidik pencucian uang kliennya atas aset yang dimiliki pada 2003-2010.

Menurut salah satu pengacara Djoko, Tumbur Simanjuntak, dalam Penjelasan Pasal  74 UU No. 8 Tahun 2010, penyidik dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak pidana asal.

"Tentu menjadi pertanyaan, apakah Penyidik KPK berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2003 s/d Oktober 2010, sedangkan penyidik tidak pernah melakukan penyidikan tindak pidana asalnya?" kata Tumbur.

Penyidik KPK, menurut Tumbur, hanya melakukan penyidikan atas pengadaan proyek simulator SIM tahun anggaran 2011. Sementara menurut Bambang, KPK tetap bisa mengusut TPPU yang dilakukan di bawah 2010. Bukan kali ini saja KPK menyidik kasus yang terjadi sebelum lembaga antikorupsi itu berdiri.

"Ada berbagai kasus yang sudah ditangani oleh KPK atas kasus sebelum adanya KPK. Ini persoalan yang sudah selesai, lihat kasus-kasus yang sudah ditangani KPK, sebelum ada KPK dan dilegitimasi pengadilan. Lihat kasus Puteh dan Bram Manopo yang terjadi sebelum adanya KPK," ungkap Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    Nasional
    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Nasional
    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Nasional
    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Nasional
    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Nasional
    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Nasional
    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Nasional
    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    Nasional
    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Nasional
    Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

    Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

    Nasional
    Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

    Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

    UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.