KPK: Eksepsi Djoko Tak Substantif

Kompas.com - 30/04/2013, 18:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, eksepsi atau nota keberatan tim pengacara Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo tidak memuat hal-hal yang substantif. Pemaparan tim pengacara Djoko, kata Bambang, sudah di luar lingkup eksepsi yang diatur undang-undang.

"Sepanjang yang saya ikuti dari kantor, kami tidak melihat hal-hal yang substantif dan fundamental dalam nota keberatan yang diajukan penasihat hukum karena di luar lingkup eksepsi seperti tersebut dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Selasa (30/4/2013).

Dalam nota keberatannya, tim pengacara Djoko mengkritisi dakwaan jaksa KPK. Salah satu yang disoroti mengenai pasal tindak pidana pencucian uang. Menurut pengacara Djoko, KPK tidak berwenang menyidik pencucian uang kliennya atas aset yang dimiliki pada 2003-2010.

Menurut salah satu pengacara Djoko, Tumbur Simanjuntak, dalam Penjelasan Pasal  74 UU No. 8 Tahun 2010, penyidik dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak pidana asal.

"Tentu menjadi pertanyaan, apakah Penyidik KPK berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2003 s/d Oktober 2010, sedangkan penyidik tidak pernah melakukan penyidikan tindak pidana asalnya?" kata Tumbur.

Penyidik KPK, menurut Tumbur, hanya melakukan penyidikan atas pengadaan proyek simulator SIM tahun anggaran 2011. Sementara menurut Bambang, KPK tetap bisa mengusut TPPU yang dilakukan di bawah 2010. Bukan kali ini saja KPK menyidik kasus yang terjadi sebelum lembaga antikorupsi itu berdiri.

"Ada berbagai kasus yang sudah ditangani oleh KPK atas kasus sebelum adanya KPK. Ini persoalan yang sudah selesai, lihat kasus-kasus yang sudah ditangani KPK, sebelum ada KPK dan dilegitimasi pengadilan. Lihat kasus Puteh dan Bram Manopo yang terjadi sebelum adanya KPK," ungkap Bambang.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Potensi Tsunami 20 Meter di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

    Potensi Tsunami 20 Meter di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

    Nasional
    UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

    UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

    Nasional
    UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

    Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

    Nasional
    UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

    Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

    Nasional
    UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

    SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

    Nasional
    UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

    UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

    Nasional
    Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

    Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

    Nasional
    Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

    Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

    UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

    Nasional
    Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

    Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

    Nasional
    Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

    Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

    Nasional
    5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

    5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X