Pengacara Rahasiakan Keberadaan Susno

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum terpidana korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, Firman Wijaya, merahasiakan keberadaan kliennya yang menghilang secara misterius. Firman beralasan, kliennya masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Saat ini, (Susno) masih dalam perlindungan LPSK," klaim Firman dalam wawancara dengan Kompas Petang, Jumat (26/4/2013).

Firman menambahkan, purnawirawan jenderal bintang tiga ini merasa tidak aman secara psikologis terkait rencana penjemputan paksa oleh kejaksaan.

Sebelumnya, tim pengacara Susno juga mengatakan, usai gagal dieksekusi, kliennya akan meminta perlindungan ke LPSK.

Secara terpisah, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, Susno tidak pernah datang ke LPSK untuk meminta perlindungan. "Sepanjang hari tidak pernah ada (permintaan perlindungan), baik dari Susno maupun pengacaranya," katanya.

Abdul menilai, alasan Firman merahasiakan keberadaan Susno dengan mengaitkan dengan perlindungan LPSK terlalu mengada-ada. Perlindungan hukum yang diberikan LPSK adalah bantuan keringanan hukum. Hal ini diberikan lantaran Susno dipandang sebagai whistle blower atau peniup peluit pada kasus dugaan korupsi di tubuh Polri.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung hingga kini tidak tahu pasti keberadaan Susno. Namun, Susno diduga masih berada di Jakarta atau Bandung, Jawa Barat.

"Ya, justru ini kan masih dalam pencarian yah. Diperkirakan antara Jakarta, Bandung lah," kata Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, Susno gagal dieksekusi setelah tim jaksa eksekutor menjemput paksa di kediaman Susno di Jalan Dago Pakar Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2013). Pihak Susno dan jaksa sempat bersitegang karena Susno menolak dieksekusi. Susno akhirnya digiring ke Markas Polda Jawa Barat.

Setelah melanjutkan perdebatan eksekusi, pihak kejaksaan akhirnya meninggalkan Markas Polda Jawa Barat pada pukul 00.15, Kamis (24/4/2013). Tim jaksa eksekutor akan menjadwalkan ulang penjemputan paksa terhadap mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 3 tahun 6 bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan.

Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.