Kompas.com - 26/04/2013, 17:14 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung hingga kini tidak tahu pasti keberadaan terpidana korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji setelah gagal dieksekusi pada Rabu silam. Namun, Susno diduga masih berada di Jakarta atau Bandung, Jawa Barat.

"Ya, justru ini kan masih dalam pencarian yah. Diperkirakan antara Jakarta, Bandung lah," kata Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Darmono menegaskan, pihaknya tetap akan mengeksekusi Susno sesuai perintah undang-undang. Dia berharap, setelah Jaksa Agung Basrief Arief berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, eksekusi selanjutnya dapat berjalan lancar.

"Ya, dilaksanakan lagi (eksekusi). Dicari (Susno) kemudian dilaksanakan dengan bantuan kepolisian, mudah-mudahan bisa," ujarnya.

Pasalnya, kejaksaan juga telah mengajukan surat cekal untuk mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu. Darmono mengatakan, kejaksaan telah melakukan evaluasi dari gagalnya eksekusi tersebut. Eksekusi selanjutnya akan dijadwalkan kembali.

Untuk diketahui, Susno gagal dieksekusi setelah tim jaksa eksekutor menjemput paksa di kediaman Susno di Jalan Dago Pakar Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2013). Pihak Susno dan jaksa sempat bersitegang karena Susno menolak dieksekusi. Susno akhirnya digiring ke Markas Polda Jawa Barat.

Setelah melanjutkan perdebatan eksekusi, pihak kejaksaan akhirnya meninggalkan Markas Polda Jawa Barat pada pukul 00.15, Kamis (24/4/2013). Tim jaksa eksekutor akan menjadwalkan ulang penjemputan paksa terhadap mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 3 tahun 6 bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan.

Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

    Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

    Nasional
    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Nasional
    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

    Nasional
    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Nasional
    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    "Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    Nasional
    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Nasional
    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    Nasional
    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Nasional
    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Nasional
    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.